Jakarta, Gatra.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi hal yang ditunggu para calon investor. Ia menilai, beleid terbaru itu bakal menarik lebih besar pelaku usaha untuk berinvestasi mempercepat pembangunan IKN.

"PP ini sangat ditunggu pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri yang siap berpartisipasi di IKN," ujar Bahlil dalam keterangannya, Kamis (9/3).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam beleid terbaru itu menyetujui bahwa pemerintah RI bakal memberikan sejumlah fasilitas menggiurkan untuk calon investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Mulai dari pemberian izin usaha, tax holiday, Hak Guna Bangunan (HGB) hingga Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Bahlil menjelaskan, sejumlah fasilitas itu difokuskan untuk investasi di sektor pembangunan infrastruktur hingga bidang usaha lainnya sesuai prioritas IKN. Adapun dalam implementasinya, Bahlil mengatakan pelayanan perizinan berusaha memanfaatkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN. Sementara fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi.

Selain memanjakan calon investor besar, Bahlil memastikan fasilitas investasi juga disiapkan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di IKN. Keterlibatan UMKM dianggap pemerintah menjadi hal penting untuk mendorong pusat kegiatan ekonomi di IKN.

Bahlil menjelaskan, bahwa PP Nomor 12 Tahun 2023 ini juga mengatur fasilitas pajak penghasilan final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha, sementara di luar IKN dikenakan 0,5% dari omzet.

"Hal ini menunjukan keberpihakan pemerintah pada pelaku UMKM yang merupakan salah satu soko guru perekonomian Indonesia," imbuh Bahlil.