Grobogan, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun corporate social responsibility (CSR) perusahaan dalam pengadaan patok tanah bagi masyarakat kurang mampu.

Ini dilakukan setelah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, menargetkan pada tahun 2023, untuk melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pengukuran tanah di wilayah kabupaten setempat

Baca Juga: BPN Ukur Puluhan Bidang Tanah Milik Kelompok Penentang Quarry Wadas

“Masyarakat tidak mampu ini, tentu menjadi perhatian Pemkab Grobogan,” ujar Asisten 1 Setda Kabupaten Grobogan Muchamad, saat hadir dalam pengangkatan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi pendaftaran PTSL tahun 2023 Kabupaten Grobogan, Rabu (25/1).

Kebutuhan patok bagi masyarakat kurang mampu tersebut, katanya, mencapai 12 ribu. “Kemarin sudah kita diskusikan dengan BUMD secara internal siap membantu,” sebutnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPN Kabupaten Grobogan Siti Aisyah, mengatakan, pelaksanan program tersebut dimulai dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi pendaftaran PTSL tahun 2023.

“Kita mengejar target berapa luas yang akan kita ukur dan petakan. Berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2023 ini kita akan melakukan pemetaan secara lengkap dalam rangka mencegah no caplok dan no cekcok,” terangnya.

Baca Juga: Dewan Doktor Hukum: Mafia Tanah Menyengsarakan Rakyat!

Pada tahun 2023 di Kabupaten Grobogan akan menerbitkan sertifikat sekitar 25 ribu sertifikat. Namun pada periode pertama ini pihaknya akan menerbitkan sebanyak 18 ribu sertifikat terlebih dahulu.

"Diharapkan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak bisa mengurangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kemudian diharapkan ada CSR bagi warga yang tidak mampu untuk menyediakan patok, khususnya bagi warga yang lanjut sampai ke pengajuan sertifikat nanti akan kita bantu,” jelasnya.