Grobogan, Gatra.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menekankan skala prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Bupati Grobogan Sri Sumarni bahkan menekankan agar semua perangkat daerah selektif dalam memilih program kegiatan. Namun Bupati meminta agar program kegiatan harus sesuai tema pembangunan dan mendukung upaya mencapai indikator target 2024 yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Cegah Stunting, Mahasiswa Tanam Seribu Pohon Limaran

”Benar-benar selektif dalam memilih program kegiatan. Tidak usah terlalu banyak. Tetapi fokus sesuai tema pembangunan, dan upaya mencapai indikator target 2024 yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024, Kamis (12/1).

Bupati mengingatkan, dalam 2 tahun terakhir ini beberapa tidak tercapai, karena pandemi Covid-19, yang berdampak pada segala sektor.

“Jadi harus diingat, pentingnya memetakan program kegiatan. Sehingga program kegiatan yang dijalankan realistis, mendukung pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan infrastruktur,” sebutnya.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Grobogan, Wakil Ketua DPRD Grobogan, Sekretaris Daerah (Sekda) Moh. Sumarsono, jajaran Asisten Sekda Grobogan, staf ahli Bupati, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan. Hadir pula Kepala OPD di lingkungan Pemkab Grobogan, pimpinan BUMD, perwakilan LSM, serta tokoh masyarakat.

Pilihan program kegiatan, katanya, harus mengarah pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, keamanan ketentraman dan linmas, maupun  sosial. Selain itu, program kegiatan yang disusun selaras dengan arah kebijakan nasional.

Baca Juga: Kemendagri Dorong Transparasi Informasi Agar Masyarakat Partisipasi Soal Kebijakan

”Semua (program kegiatan) diharapkan mendukung peningkatan IPM, agar setara dengan daerah sekitar, provinsi, bahkan nasional; penurunan angka stunting & AKI/AKB; permasalahan gender dan beberapa permasalahan lainya,” katanya.

Bupati juga mengingatkan untuk mengikuti tren nasional yang sedang digalakan, yaitu reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik.

“Khususnya dalam mendukung tema penanganan kemiskinan, investasi, penerapan SPBE, peningkatan penggunaan produk dalam negeri & pengendalian inflasi daerah,” terangnya.