Jakarta, Gatra.com - Kemesraan pihak pengusaha dengan Pemerintah Indonesia selalu menjadi perhatian tim pelaksana Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), terutama ketika menyangkut masalah transparansi.

Pentingnya hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Dewan EITI Periode 2012-2015 Erry Riyana H pada webinar diskusi kebijakan yang diadakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM).

Pelaporan data harus bisa diketahui semua pihak, baik dari perusahaan bidang Migas dan Minerba ke Pemerintah atau dari satu kementerian ke yang lain.

Erry yang saat ini menjabat Ketua Advisory Komite Anti Korupsi Indonesia, pun sempat menyebut kalau data-data ini bukanlah suatu rahasia sehingga bisa diakses siapa saja.

"Justru kita ingin meningkatkan transparansi khusus untuk penerimaan negara dari sumber daya alam. Apakah itu royalti, apakah itu pajak, dan retribusi-retribusi lainnya. Jadi, tidak ada rahasia," tutur Erry.

Transparansi semua faktor sangat penting karena akan mempermudah masyarakat untuk ikut terlibat dan mengawasi pergerakan sumber daya alam di Indonesia.

"Jadi, sementara dari para pengusaha sudah transparan dan memberikan laporan berkenaan dengan laporan-laporan mereka, nah pemerintah juga dituntut untuk melakukan hal yang sama," ucap Erry lagi.

Ia menyebutkan kalau hal ini krusial. Transparansi ini yang nantinya dapat mencegah adanya korupsi atau perilaku curang lainnya yang mungkin terjadi.

"Kalau tidak, maka tidak terjadi rekonsiliasi. Tidak terjadi pencocokan antara yang dibayar dan yang diterima," jelas Erry.

Selama ini,katanya, masyarakat ingin dan sudah sepantasnya tahu angka yang dibayarkan dan diterima sudah sesuai dengan perundangan atau aturan yang berlaku.

Ketika ada perbedaan atau selisih ,lanjut Erry, proses penyelarasannya juga seharusnya dapat dipantau publik secara terbuka.