Bali, Gatra.com - Rumah makan seafood di kawasan Pemogan, Denpasar Selatan, Bali itu, tadi malam kedatangan tamu istimewa: Direktur Pemasaran Holding PT. Perkebunan Nusantara (PTPN), Dwi Sutoro.

Lelaki 51 tahun itu tidak sendirian datang ke sana. Dia ditemani sejumlah petunggu anak-anak perusahaan milik negara itu.

Dwi datang ke Bali untuk menjadi kontestan pemilihan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) yang digelar pada 8-10 Maret 2023.

Ketua Bidang Agro Industri GAPKI ini disebut-sebut rival terkuat Eddy Martono, lelaki 61 tahun yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPKI. "Informasi dari mana itu? Sampai sekarang saja belum ada nama-nama pasti kok," seloro Dwi menanggapi.  

Secara kapasitas, tak ada yang diragukan dari sosok Dwi. Walau baru sekitar tiga setengah tahun di Holding PTPN --- perusahaan negara yang dikenal sangat kuat di industri hulu kelapa sawit --- Dwi justru telah semakin paham tentang lika-liku hulu hingga hilir tanaman asal Mauritius Afrika Barat itu.

Baca juga: Menanti 'Tiket' di Hari Valentine

Sebab di industri hilir, lelaki yang pernah menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Monash University ini ternyata punya pengalaman 25 tahun.

Jabatannya juga tak tanggung-tanggung. Pernah menjadi President Direktor PT. Kievit Indonesia dan Direktor Quality South East Asia and Australia Unilever.

Selama di Holding PTPN, bersama petinggi lain, Dwi telah berhasil mengantarkan perusahaan yang punya lahan kebun kelapa sawit seluas 600 ribu hektar itu menaikkan revenue dari Rp34 triliun menjadi Rp53 triliun pada 2021. Bottom Line pada 2019 yang minus Rp2,5 triliun, meroket ke angka Rp4,6 triliun.

Sampai tahun 2026, perusahaan ini sudah akan punya 4 refinery dengan total kapasitas 3 juta ton. Ini sudah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) sejak tahun lalu.

"Itulah sekelumit terobosan yang sudah kami lakukan. Ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum GAPKI juga bagian dari upaya kami untuk membikin terobosan di rumah besar perusahaan kelapa sawit ini," katanya.

Bahwa dalam dinamika industri kelapa sawit kata Dwi, semua pihak tidak hanya bersama-sama menghadapi perubahan yang ada, tapi juga sama-sama mendisain arah sawit itu akan dibawa kemana.

"Membangun roadmap sawit, GAPKI harus ada di dalamnya. Untuk ini, GAPKI musti punya kredibilitas dulu. Jika sebuah organisasi punya kredibilitas, maka dia akan dipercaya oleh banyak pihak, tak terkecuali pemerintah," ujarnya.

Menselaraskan diri dengan aturan-aturan yang ada tentu juga teramat penting. "Kita jangan langsung merasa jadi victim atas kehadiran aturan baru. Tapi segeralah menyesuaikan diri dengan aturan itu. Sebab saya yakin, pemerintah enggak akan pernah membikin aturan yang merugikan 'anak-anak'nya," Dwi mengingatkan.

Satu lagi yang paling penting, GAPKI harus terbuka dengan industri sawit itu, sebab bisnis ini jangka panjang.

Bagi Mustafa Muhammad Daulay, masuknya Holding PTPN dalam bursa calon ketua umum GAPKI, adalah hal biasa, sebab sebagai anggota organisasi, Holding PTPN bisa memilih dan dipilih.

Baca juga: Masuk 'Gelanggang' Usai Beberes

"Dan PTPN punya hak ikut masuk dalam bursa itu lantaran PTPN adalah salah satu pendiri GAPKI. Lagi pula, kan sudah 14 tahun swasta yang memimpin GAPKI, giliran BUMN lah sekarang," kata Sekretaris 3 urusan Perdagangan dan Keberlanjutan GAPKI ini.

Daulay yakin, bila perwakilan PTPN yang jadi ketua umum GAPKI ke depan, hubungan antara pemerintah dengan organisasi pengusaha sawit ini akan semakin mesra. Sebab bahasa-bahasa oligarki yang sempat merebak, perlahan akan memudar.

"Wong perusahaan pemerintah ada di GAPKI, gimana pula mau dibilang oligarki. Saya juga yakin pemerintah enggak akan mengintervensi organisasi ini. Buktinya sampai hari ini enggak ada satupun petinggi pemerintah yang ikut campur," kata Head Public Relation KLK Group ini.

Soal isu yang mengatakan bahwa di perusahaan negara rentan mutasi yang kemudian akan berdampak pada organisasi, bagi Daulay itu alasan yang dibuat-buat saja. "Dimana-mana rentan kok mutasi. Semua terkait kepengurusan kan sudah di atur di anggaran dasar," ujarnya.

Abdul Aziz