Jakarta, Gatra.com- Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian BUMN dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adapun skema kerja sama yang disepakati, yaitu penyaluran bansos nantinya dilakukan melalui transfer dana di Himbara (himpunan bank negara) dan PT Pos Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, nantinya keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengambil bantuan tunai melalui cabang atau ATM Himbara (BNI, BRI, BTN, BSI dan Mandiri) terdekat. Namun, bila bantuan tunai tidak diambil hingga batas waktu yang ditentukan, Risma menyebut KPM dapat mengambilnya di PT Pos Indonesia.

"Jadi kami sudah menyepakatI itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyalurannya itu melalui PT Pos," kata Risma dalam keterangannya, Jumat (3/3).

Baca juga: Pemerintah Alokasikan Dana Rp378 Miliar untuk 37 KCP Pos Baru

Ia menjelaskan bahwa penyaluran bansos tunai melalui bank bertujuan untuk meningkatkan inklusif keuangan di masyarakat. Penyediaan akses layanan keuangan yang inklusif dilakukan hingga menyentuh kelompok masyarakat yang rentan, berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas. Risma menilai penyaluran bansos melalui bank memungkinkan masyarakat mengambil bansos di manapun dan kapanpun.

Sementara untuk BPNT, Risma menyebut penyalurannya tidak lagi dilakukan melalui e-warung. "Ini menyikapi dari Perpres Nomor 63 tahun 2017 (tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai). Oleh karena itu kita menyepakati penyalurannya tunai. Pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung," ucapnya.

Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha mengatakan penyaluran BPNT secara cash (tunai) mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan bantuan. Dana bansos bisa langsung dicairkan tanpa harus mencari warung untuk menukarnya dengan bahan pokok.

"Ini diharapkan masyarakat lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari," tutur Pahala. Sedangkan penyaluran BPNT melalui kantor pos diprioritaskan untuk daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal). Ia menyebut PT Pos setidaknya akan mengelola penyaluran BPNT lebih dari 50% kawasan 3T.

Baca juga: PPKM Dicabut, Pemerintah Siapkan Dana Bansos Rp476 Triliun

"Masyarakat yang selama ini mungkin sulit untuk berjalan ke cabang mungkin kurang informasi, akan dijadwalkan pegawai PT Pos ke rumahnya masing-masing. Dengan data biometric termasuk foto, sehingga makin tepat sasaran," jelas Pahala.

Sebagai informasi, penyaluran bansos Kemensos melalui bank Himbara dilakukan di 431 kabupaten/kota, sementara PT Pos Indonesia akan menjangkau penyaluran di 83 kabupaten/kota. Adapun target penyaluran bansos lewat perusahaan BUMN ini mencapai 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT.

Penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia dilakukan melalui tiga skema, yaitu penerima datang ke kantor PPIS dengan jadwal yang ditentukan; PT Pos akan datang ke komunitas RT, RW maupun kelurahan untuk menyalurkan bantuan; dan PT Pos akan menyalurkan langsung ke penerima secara door to door oleh petugas pos.