Jakarta, Gatra.com – Koordinator Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN-Burma), Debbie Stothard, meminta Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023, harus bersikap tegas untuk mengatasi persoalan di Myanmar.

"Ini adalah isu kemanusiaan. Jika ASEAN hanya duduk tanpa intervensi, itu bukan leadership. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar harus menjadi contoh penting apa yang perlu terjadi," ungkapnya dalam "Media Briefing: Current Situation of The Attempted Coup and Rohingya in Myanmar" di Jakarta, Jumat (24/2).

Debbie mengatakan bahwa Indonesia perlu mengingat kembali peninggalan sejarah pembentukan ASEAN. Sebagai salah satu pendiri bersama Myanmar, ia mengatakan bahwa penting untuk bersolidaritas dalam penanganan kudeta militer di Myanmar.

Baca Juga: Dua Tahun Junta Militer di Myanmar, Situasi Memburuk

"Kita harus mengerti bahwa ada hubungan, ada tanggung jawab. Isu Myanmar adalah isu Indonesia. Tahun ini perlu semakin kuat penyelesaian dengan posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN," ucapnya.

Ia meminta Indonesia menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam persoalan ini. Upaya penyelesaian harus direalisasikan, termasuk dalam membantu korban dan pengungsi.

"Harus menyediakan perlindungan kepada masyarakat sipil. Junta terus menyerang masyarakat sipil. Kita harus membantu," katanya.

Ia mengatakan bahwa bila negara-negara di ASEAN tidak mengutamakan kepentingan masyarakat sipil, itu bisa diartikan adanya dukungan kepada junta militer. Padahal, masyarakat sipil menjadi yang paling terdampak dengan berkuasanya junta di Myanmar.

Ia meminta Indonesia memberi ultimatum kepada junta militer terkait adanya ganjaran bila terus menyerang masyarakat sipil. Selain itu, tekanan negara ASEAN terhadap junta militer juga harus terus dilakukan.

"Indonesia harus menggunakan pengaruhnya untuk meminta militer berhenti menyerang masyarakat sipil dan memikirkan jalan damai. Mereka takut dengan Indonesia, makanya Indonesia perlu bergerak sekarang," ujarnya.

Menurutnya, upaya berdialog dengan junta militer hanya akan menjadi sia-sia. Sebab, ia menilai perilaku junta militer yang menyerang masyarakat sipil merupakan hal yang tidak masuk akal sehingga tidak bisa diajak berdialog.

Baca Juga: Junta Myanmar Izinkan Warga Sipil Miliki Senjata Berlisensi

Debbie mengusulkan perlunya dialog dengan kelompok masyarakat sipil di Myanmar. Ini dilakukan dalam upaya mencari penyelesaian kasus yang terjadi.

"Demokrasi tidak akan bekerja dengan junta militer. Kerja sama dengan masyarakat sipil, adalah solusi yang bisa dilakukan," pungkasnya.

Seperti diketahui, kudeta junta militer telah terjadi selama dua tahun sejak dimulai pada 1 Februari 2021 lalu. Sejak saat itu, konflik bersenjata antara masyarakat sipil dengan militer terus terjadi dan memakan korban. Hingga saat ini, junta militer masih berkuasa meskipun terus mendapat penolakan dari masyarakat sipil.