Solo, Gatra.com - Banjir di kawasan Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah, yang merendam ribuan rumah warga mendapat kritikan dari para akademisi. Mereka menilai pemerintah daerah membuat kebijakan yang tumpang tindih dan terkesan mementingkan ego sektoral.

Hal ini disampaikan oleh pakar lingkungan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Prabang Setyono. ”Ego sektoral masing-masing pemangku kepentingan masih sangat kental. Sehingga banjir ini menjadi momok bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan bantaran,” ucapnya, Kamis (23/02).

Prabang menerangkan, fenomena banjir di kota Solo ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Sebab kota tua ini memiliki sistem pengelolaan yang sudah terbentuk sejak dahulu kala. ”Sehingga pengelolaannya lebih sulit jika dibandingkan dengan membuat kota baru dari tanah kosong. Sebab jika kota ini baru, semua sistemnya bisa diprogram sesuai kebutuhan ke depannya,” ucapnya.

Baca Juga: Solo Tanggap Darurat Banjir 2 Pekan, Jokowi Perintahkan BNPB Beri Bantuan

Selain itu Prabang menyayangkan banyaknya bangunan liar di kawasan aliran sungai. Apalagi banyak bangunan liar di bantaran yang dilengkapi dengan sertifikat, fasilitas air, listrik dan sebangsanya. Bangunan semacam itu tidak boleh berdiri di kawasan garis sepadan sungai. ”Kalau sistem ini rusak, akan berpengaruh dengan sistem lainnya,” katanya.

Untuk urusan pemeliharaan sungai dan bantaran, kata Prabang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWSBS) punya peran penting sebagai leading sektornya.

Sebagai informasi, banjir yang terjadi pekan lalu mengakibatkan sekitar 21 ribu warga Kota Solo terdampak banjir dan lebih dari 4 ribu orang yang mengungsi. Pemkot Solo mengklaim banjir disebabkan oleh kiriman air dari Waduk Gajah Mungkur (WGM).

"Banjirnya akibat WGM dibuka. Intensitas hujan di Solo juga tinggi dan menyebabkan banjir," kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, pekan lalu.

Baca Juga: Klaim Gibran Soal Banjir Solo Kiriman dari Waduk Gajah Mungkur Dibantah Petugas Lapangan

Sementara Pelaksana Harian (Plh) Perum Jasa Tirta I Milfan Rantawi membantah jika banjir tersebut diakibatkan pembukaan pintu air WGM. Sebab keputusan pembukaan pintu air ini telah dikoordinasikan dengan semua pihak, baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari berbagai daerah yang dilintasi aliran air ini hingga BBWSBS.

”Apalagi WGM dibangun untuk pengendalian banjir sekaligus irigasi dan ketahanan air di PDAM serta pembangkit listrik. Karena hujan lebat beberapa hari, kami melakukan penyeimbangan sehingga air bisa dimanfaatkan secara optimal namun tidak merusak,” ucapnya.

Kepala BBWSBS Maryadi Utama menambahkan jika banjir yang merendam Kota Solo diakibatkan oleh luapan sungai Dengkeng, Sungai Samin dan sejumlah anak Sungai Bengawan Solo. "Sehingga level Bengawan Solo naik hingga siaga merah. Bisa dipompa tapi kerjar-kejaran," katanya.