Jakarta, Gatra.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020–2022.

Guna menulusuri aliran dana tersebut, Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung memeriksa Direktur Money Changer Anugerah Mega Perkasa, YS; dan RA dari Money Changer PT Karya Utama pada Selasa (21/2).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana di Jakarta mengatakan, kedua orang dari perusahaan penukaran uang (money changer) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk seluruh tersangka.

“Saksi tersangka AAL, GMS, YS, MA, dan IH. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan,” ujarnya.

Baca Juga: Korupsi BTS 4G, Kejagung Periksa Human Development UI hingga Pihak Money Changer

Ketut menjelaskan, pihaknya telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G tersebut.

“[Aliran uang] kita pelajari. Kita sudah ada kerja sama dengan PPATK, semua, dan pihak perbankan pun kita bekerja sama,” ujarnya.

Sedangkan ketika ditanya jumlah kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait BTS 4G Bakti Kominfo ini, Ketut menyampaikan, penyidik dan pihak terkait tengah menghitungnya.

“Seperti disampaikan Pak Dirdik [direktur penyidikan], kita masih menghitung bersama-sama. Mudah-mudahan ada lebih lagi,” katanya.

Tersangka YS telahmengembalikan uang lebih dari Rp1 miliar. Dia menerima danasejumlah Rp1 miliar dan mengembalikannya lebih dari jumlah yang diterima. “Artinya mereka membuat suatu riset abal-abal untuk kepentingan BAKTI Kominfo,” kata Ketut, Selasa (31/1/2023).

Tersangka YS yang merupakan tenaga ahli human development pada UI tahun 2020 tersebut, mengembalikan uang kepada penyidik.

“Iya dari hasil penyidikan teman-teman di Gedung Bundar ada salah satu tersangka [mengembalikan uang],” ujarnya.

Sesuai pengakuan tersangka YS, lanjut Ketut, mendapat pesanan untuk penelitian atau riset. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk kepentingan proyek di BAKTI Kominfo.

Selain itu, Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung juga telah menyita sejumlah aset tersangka EH, di antaranya rumah di Serenia Hills, mobil Honda HR-V 1, sepeda motor Ducati type Scrambler Cafe Racer, dan sepeda motor Triumph type Tiger 1200 Rally Pro.

Aset-aset yang disita ini akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang tersangka AAL. Pencucian uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka. Awalnya, Kejagung menetapkan 3 orang, yakni Direktur Utama (Dirut) BAKTI Kementerian Kominfo, AAL; Direktur Utama (Dirut) PT Mora Telematika Indonesia, GMS; dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, YS.

Selepas itu, Kejagung menetapkan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, MA dan teranyar Komisaris PT Solitech Media Sinergy, IH. “Dalam perkara ini, telah ditetapkan 5 orang tersangka yaitu AAL, GMS, YS, MA, dan IH,” kata Ketut.

Adapun peran mereka dalam kasus ini, yakni:

1. Tersangka AAL

Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran.

“Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark-up sedemikian rupa,” katanya.

2. Tersangka GMS

Tersangka GMS secara bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada tersangka AAL ke dalam Peraturan Direktur Utama beberapa hal yang diketahui dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan yang dalam hal ini bertindak sebagai salah satu supplier salah satu perangkat.

3. Tersangka YS

Tersangka YS secara melawan hukum telah memanfaatkan Lembaga HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang senyatanya kajian tersebut dibuat oleh yang bersangkutan sendiri.

“Kajian teknis tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mengakomodir kepentingan tersangka AAL untuk dimasukkan ke dalam kajian sehingga terjadi kemahalan harga pada OE,” ujar Kuntadi.

4. Tersangka MA

“Peranan tersangka dalam perkara ini yaitu bahwa yang bersangkutan sebagai Account Director PT Huawei Tech Investment (PT HWI) telah secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat,” ujarnya.

Tersangka MA melakukan permufakatan jahat tersebut dengan tersangka AAL, yakni mengondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G pada BAKTI Kementerian Kominfo sedemikian rupa sehingga ketika mengajukan penawaran harga, PT HWI ditetapkan sebagai pemenang.

5. Tersangka IH

“Peranan tersangka IH dalam perkara ini, yaitu sebagai komisaris PT Solitech Media Sinergy telah secara melawan hukum bersama-sama melakukan permufakatan jahat,” katanya.

IH melakukan aksi atau perbuatan tersebut bersama-sama dengan tersangka AAL untuk mengondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G pada BAKTI Kementerian Kominfo sedemikian rupa, sehingga mengarahkan ke penyedia tertentu yang menjadi pemenang dalam paket 1, 2, 3, 4 dan 5.

Kejagung telah menahan seluruh tersangka untuk mempercepat proses penyidikan. Tersangka AAL, GMS, dan YS? ditahan selama 20 hari sejak 4 Januari sampai dengan 23 Januari 2023.

Baca Juga: Kejagung Sita Rumah, Mobil hingga Motor Ducati Rp325 Juta tersakit Korupsi BTS 4G

Kejagung menahan AAL dan YS di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Salemba Cabang Kejagung. Sedangkan GMS ditahan di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Sedangkan tersangka MA di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari, terhitung sejak 24 Januari sampai dengan 12 Februari 2023. Terakhir, tersangka IH di Rutan Negara Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari, terhitung sejak 6 Februari sampai dengan 25 Februari 2023.

Kejagung menyangka AAL, YS, GMS, MA, dan IH melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung kemudian mengembangkan kasus tersebut. Hasilnya, Kejagung menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).