Jakarta, Gatra.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pertemuan antara Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar bisa mengubah peta koalisi. Pasalnya, hingga saat ini peta politik Pemilu 2024 masih sangat cair. Belum ada koalisi yang menetapkan dan mendeklarasi pasangan calon presiden (capres) yang akan diusung.

"Karena itu, perubahan koalisi di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) dan KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) tetap terbuka," ungkap Jamiluddin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/2).

Jamiluddin mengungkapkan setidaknya ada dua penyebab. Pertama, ada kemungkinan masing-masing koalisi, KIB dan KKIR, gagal dalam kesepakatan pasangan capres-cawapres.

"KIB dan KKIR gagal menyepakati pasangan capres yang akan diusung. Karena itu, ada peluang partai politik di dua koalisi itu saling pindah haluan," ujarnya.

Menurutnya, terbuka peluang PKB pindah ke KIB ketika kepentingan Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres tidak diakomodir oleh Prabowo Subianto.

"Sebaliknya, ada kemungkinan PAN dan PPP pindah haluan ke Gerindra bila capres atau cawapres yang akan diusungnya tidak diakomodir Golkar," ungkap Jamiluddin.

Sedangkan kemungkinan kedua, KIB dan KKIR bergabung membentuk koalisi baru. "Peluang ini bisa terjadi bila hal itu diinginkan Presiden Joko Widodo," tandasnya.

Pilihan kedua itu, diambil kata dia, untuk menandingi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. KIB dan KKIR akan sulit menandingi Anies jika tidak bergabung. Pilihan itu juga diperkuat dengan kemungkinan bergabungnya PDIP yang lebih memilih Pemilu 2024 diikuti 2 poros.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan PDIP juga melebur bersama KIB dan KKIR. Bila ini terjadi, maka kekuatan koalisi ini menjadi sangat gemuk," tambahnya.

Dikatakan Jamiluddin, hal itu akan memunculkan dua poros dalam Pemilu 2024 yakni koalisi akan meneruskan arah pembangunan Jokowi dan koalisi yang menginginkan perubahan yang terdiri Nasdem, Demokrat, dan PKS yang akan mengusung Anies.

Kendati demikian, menurut Jamiluddin, keidealan Pemilu 2024 diikuti oleh 4 poros. "Dari sisi demokrasi, lebih ideal ada empat pasangan Capres yang maju. Kalau ini terjadi, rakyat akan disuguhkan lebih banyak pilihan," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, otak atik koalisi mungkin saja terjadi. Ini dikarenakan maraknya 'angjangsana' atau temu partai politik dari kubu pemerintah dan oposisi. Misalnya, saat Partai Nasdem dan PKB bertandang ke Partai Golkar.

"Itu tandanya koalisi masih cair. Secara koalisi mereka berbeda, Golkar pendukung pemerintahan dan Nasdem sebagai oposisi. Ini juga menunjukkan agar politik tidak tegang," ujar Pangi, Jumat (17/2).

Dari pertemuan Golkar dengan PKB, mereka ditawarkan masuk ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra-PKB. Adapula pernyataan elit PDIP yang mengatakan, PDIP paling mungkin bergabung dengan KIB atau KKIR.

"Ini masih saling penjajakan, masih berproses, mencari cocoklogi, penyamaan, mencari titik persamaan pembentukan yang sama," jelas Pangi.

Selain bersilaturahmi, beberapa sikap koalisi juga dianggap sebagai bentuk 'saling menyandera'. "Bukan tidak mungkin koalisi ini akan sandera menyandera, saling adu strategi, termasuk misalnya hanya menyebutkan nama-nama, tidak mau buru buru itu juga bagian dari strategi," jelas Pangi.

Adapun posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dianggap krusial dalam peta perpolitikan jelang 2024. "Proses kontempelasi sudah banyak, Ibu Mega orang yang percaya data, terukur. Setelah berproses, berkontempelasi, kalkulasi cermat, matematika politik, pasti sudah ada nama itu di PDIP," jelas Pangi.