Jakarta, Gatra.com - 'Kotak Pandora' berisi nama-nama calon Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) periode 2023-2028 itu, tak jadi dibuka kemarin.

Banyak suara pada rapat yang dipimpin Ketua Steering Committee, Joefly Joesoef Bahroeny itu, meminta agar segala hal terkait Munas yang dirapatkan di Kantor Pusat GAPKI di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat itu, musti mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GAPKI.

Terlebih soal penyampaian nama-nama calon ketua umum tadi, ada tertera di pasal 27 ayat 2 AD/ART GAPKI. Bunyi aturan itu begini; Calon Formatur adalah nama-nama calon Ketua Umum yang diusulkan secara tertulis oleh anggota melalui Cabang/GAPKI Pusat yang diserahkan sebelum pleno, maksimum 3 (tiga) nama dan calon lainnya yang diusulkan oleh anggota melalui pleno dan disetujui Cabangnya/GAPKI Pusat dengan maksimum 3 (tiga) nama.

Kalau sudah seperti itu aturannya, berarti, 'kotak pandora' berisi nama-nama hasil usulan anggota GAPKI cabang di seluruh Indonesia itu baru akan dibuka saat berlangsung Munas GAPKI di Bali pada tanggal 8-10 Maret mendatang.

Kepada Gatra.com tadi pagi, Joefly tak menampik jika pada rapat sebelumnya, memang ada anggota SC yang mengusulkan agar nama-nama calon ketua umum diumumkan kemarin.

"Semua usulan kita pertimbangkan, tapi acuannya tetap AD/ART. Kalau saya sih, mau kemarin diumumkan, enggak ada masalah. Biar jelas siapa saja calon resmi ketua umum mendatang," kata Ketua Umum GAPKI periode 2012-2015 ini.

Toh juga kata Ketua Dewan Pembina GAPKI ini, organisasi lain semacam KADIN, Apindo, calon ketua umumnya jauh-jauh hari sudah diumumkan. Jadi si calon bisa berkampanye kemana-mana.

"Tapi kalau di GAPKI kan belum bisa kayak begitu. Kalau itu kita lakukan, sama saja kita melanggar AD/ART yang ada. Mudah-mudahan teman-teman yang beda pandangan, bisa paham lah," dia berharap.

Pun begitu kata Joefly, hasil rapat kemarin tentu akan jadi pelajaran buat pengurus GAPKI ke depan. "Kalau memang maunya calon ketua umum itu diumumkan jauh-jauh hari, nanti diusulkan saja agar pasal terkait itu dirubah," Joefly bersaran.

Walau belum ada pengumuman resmi kata Joefly, enggak masalah kok jika ada yang akan berkampanye. "Misalnya GAPKI 'Cabang A' nih, mencalonkan Mister X. Silakan saja calonnya itu dikampanyekan," katanya.

Sekretaris Jenderal GAPKI yang juga anggota SC Munas GAPKI, Eddy Martono tak menampik apa yang dibilang Joefly terkait nama-nama calon ketua umum tadi.

"Sesuai AD/ART memang begitu. Nama-nama itu diserahkan sebelum pleno Munas. Lima tahun lalu juga begitu, diserahkan di Munas," katanya.

Meski belum resmi diumumkan, orang-orang kata Eddy pasti sudah tahu siapa yang jadi calon ketua umum. Sebab biasanya, yang dicalonkan itu sudah dinfokan oleh cabang kepada anggotanya.

"Semua pasti sudah tahulah. Enggak mungkin enggak tahu. Pengumunan resminya aja yang belum. Itu saja. Tahunya dari mana? Misalnya saya anggota dari GAPKI Cabang X, saya nanya ke pengurus Cabang X, Cabang Ngusulin siapa? Pertanyaan saya itu harus dijawab cabang. Enggak boleh dirahasiakan," katanya.

Biasanya lanjut Eddy, jumlah calon yang diusulkan oleh cabang maksimum 3 orang. Nama ini berasal dari hasil usulan perusahaan yang menjadi anggota di cabang.

"Semua anggota berhak mengusulkan calon. Tapi belum tentu mendapat suara saat Munas. Kalau iurannya belum lunas sampai 2022 atau sampai tahun sebelum Munas, enggak bakal dapat suara. Meski dia boleh hadir dan berhak mengusulkan, tapi dia enggak akan punya hak memilih maupun dipilih," terangnya.

Nah, berapapun calon ketua umum yang diusulkan di Munas, nama itu akan disaring menjadi 5 orang. Dari 5 orang itu, satu orang akan dipilih menjadi ketua Formatur sekaligus ketua Umum.

Tapi kalau semua calon tadi bersedia menjadi ketua umum, pemilihan menjadi cara lanjutan untuk mendapatkan suara terbanyak. Siapa yang dapat suara terbanyak, itulah yang menjadi ketua umum.

Sebelumnya, beredar cerita kalau pada Munas GAPKI mendatang, sederet nama ini santer disebut bakal jadi calon ketua umum. Semuanya masih aktif di kepengurusan GAPKI 2018-2023.

Ada Ketua Bidang Agro Industri, Dwi Sutoro, Sekretaris Jenderal, Eddy Martono; Ketua Bidang Implementasi ISPO, M. Hadi Sugeng; Sekretaris Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan GAPKI, Mustafa Muhammad Daulay; Wakil Ketua Umum Urusan Organisasi, Kacuk Sumarto; Bendahara Umum, Mona Surya dan Ketua Bidang Sustainability Bambang Dwi Laksono.

Wakil Ketua Umum urusan Kebijakan Publik, Susanto Yang dan Ketua Bidang Komunikasi, Tofan Mahdi, juga disebut-sebut turut diusung GAPKI cabang untuk meramaikan bursa calon Ketua Umum GAPKI mendatang.

Abdul Aziz