Jakarta, Gatra.com - Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo mengatakan penyaluran subsidi energi selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Adapun  pemerintah menganggarkan dana subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun 2023 ini sekitar Rp339,6 triliun untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik dan LPG.

"Belum sepenuhnya efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," ujar Wahyu dalam diskusi publik Indef, secara virtual, Selasa (14/2).

Ia menjelaskan, berdasarkan data BKF, penyaluran subsidi solar selama ini masih bersifat regresif. Artinya masih banyak solar subsidi yang dinikmati oleh masyarakat mampu.

Baca Juga: Subsidi Energi 2023 Tembus Rp210,6 Triliun untuk BBM, LPG 3Kg dan Listrik

Selain solar, lanjut Wahyu penyaluran subsidi yang bersifat regresif lainnya ada pada gas LPG 3 kilogram. Distribusi solar dan LPG subsidi yang masih dilakukan secara terbuka membuat sebagian besar masyarakat mampu ikut menikmati subsidi tersebut.

Sementara untuk penyaluran subsidi listrik, kata dia, berjalan cukup progresif. Subsidi listrik untuk golongan rumah tangga dinilai cenderung lebih tepat sasaran, terutama untuk golongan R1 900 VA di mana banyak dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan.

Menurut Wahyu, saat ini pemerintah tengah mendorong agar ke depannya subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran. Kendati, dalam mereformasi penyaluran subsidi tidak bisa dilakukan secara serta-merta. 

Ia menyebut reformasi penyaluran subsidi juga harus mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Gubernur BI: Subsidi Tembus Rp341,3 triliun, 2023 Mungkin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM

"Sehingga perlu mencari momentum yang tepat," ucapnya.

Adapun untuk memitigasi risiko fiskal tahun ini terkait krisis dan membengkaknya subsidi energi, Wahyu mengatakan pemerintah telah menyiapkan "fiscal buffer" yang memadai. Hal itu, dilakukan sebagai antisipasi dari ketidakpastian global seperti konflik geopolitik berkepanjangan yang membuat harga energi melambung.

"Fleksibilitas anggaran juga penting untuk kita bisa bermanuver dalam mengantisipasi ketidakpastian itu," imbuhnya.

Baca Juga: Kebutuhan Subsidi BBM Rp195 T, Beban Tambahan APBN 2022 Bengkak 3 Kali Lipat

Diketahui, pada APBN 2023 pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi untuk solar sebesar 17 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 500 ribu kiloliter. Angka subsidi itu diketahui berada di bawah proyeksi konsumsi solar dan minyak tanah tahun 2023 ini.