Jakarta, Gatra.com - Nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam menopang kedaulatan pangan nasional.

Menurut Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, di Indonesia kontribusi dari nelayan kecil dan tradisional mencapai 80% produk perikanan dan 54% dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat.

"Usaha perikanan skala kecil dan tradisional di Indonesia bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi, juga menjadi cara mereka bertahan hidup, the way of life, cara merawat laut, keseimbangan alam dan menangkap ikan," jelas Dani dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (14/2).

Meskipun begitu, ia memaparkan bahwa pemerintah pada 2021 lalu menyatakan tingkat kemiskinan esktrem di wilayah pesisir mencapai 4,19%. Dari 10,86 juta jiwa jumlah kemiskinan nasional, 12,5% atau 1,3 juta jiwa ada di wilayah pesisir. Hal ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan nelayan, bahwa 80% nelayan berpendidikan SMP ke bawah.

Meskipun berkontribusi dalam produk perikanan, hal itu tidak sejalan dengan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Untuk itu, Dani mengatakan pihaknya telah mendorong perlindungan informal bagi nelayan kecil dan tradisional.

"Selama ini, mekanisme yang digunakan ditunjang dengan upaya pemberdayaan, serta kolaborasi kemitraan bersama nelayan kecil dan tradisional," lanjutnya.

Ketua Dewan Pakar KNTI, Revrisond Baswir menambahkan, sektor kelautan dan perikanan menjadi subsektor yang paling tertinggal di antara sektor yang tertinggal. Ia mengungkapkan, jauh lebih bijak jika ada titik tekan atau prioritas dalam membicarakan sektor kelautan dan perikanan jika mau mengamalkan demokratisasi ekonomi.

"Sebelum bicara kapal, alat tangkap, fokus utama adalah human kapital. Kebijakan pertama jika dikaitkan sektor kelautan dan perikanan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan" jelasnya.

Fokus menyejahterakan nelayan harus bisa diterapkan di tahun ini. Keduanya berharap upaya serius pemerintah dalam menangani persoalan sosial nelayan dilakukan dengan meningkatkan skill dan kapabilitasnya. Ini bisa dicapai dengan akses pendidikan bagi nelayan.

Ia juga menyatakan bahwa jaminan perlindungan sosial diperlukan bagi nelayan. Dengan begitu, maka kontribusi nelayan bisa sejalan dengan hak yang diterima secara tepat sasaran.

"Reformasi mekanisme perlindungan sosial nelayan perlu lebih terbuka, mudah diakses, serta melibatkan komunitas akar rumput," pungkasnya.