Jakarta, Gatra.com - Pihak Meikarta membantah tudingan bahwa korporasi tidak melibatkan konsumen saat proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Adapun PKPU telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu dengan keputusan bahwa pihak Meikarta wajib menyerahkan 18.000 unit apartemen yang telah dipesan konsumen hingga batas waktu akhir 2027.

"Bukan mau membantah, proses PKPU pada saat itu kita tidak bisa jalan sendiri. tidak bisa ditutup-tutup, tidak bisa diam-diam. Kami mengundang 15.000-an kreditur," ujar CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengelola megaproyek Meikarta, Indra Azwar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Indra, saat itu pihaknya telah menyebarkan informasi kepada para kreditur terkait rencana PKPU.

"Melalui media juga ada," ujar Indra.

Presiden Direktur Lippo Cikarang Tbk sebagai induk perusahaan, Ketut Budi Wijaya menyayangkan ada konsumen Meikarta yang tidak menerima undangan PKPU. Menurut dia, saat itu dia berharap melalui iklan pengumuman di dua media nasional, semua kreditur bisa menerima informasi tersebut.

"Anak saya membeli (unit) dan mereka dipanggil juga (untuk PKPU)," ungkap Ketut dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI, Mohamad Hekal meragukan PKPU Meikarta berjalan lancar. Pasalnya banyak klausal PKPU yang dilanggar oleh pihak Meikarta, salah satunya kesepakatan konsumen terkait PKPU. Ia berkeyakinan terhadap pengaduan 130 konsumen Meikarta yang mengaku tidak dilibatkan dalam PKPU.

"Pada saat penawaran perdamaian awal pun enggak ada yang diundang. Ini kan main-main aja, kita ini bukan orang bodoh loh," tutur Hekal.

Sebagai informasi, PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU dalam keputusan PKPU berkewajiban menyerahkan seluruh unit apartemen kepada konsumen sebanyak 18.000 unit hingga tahun 2027. Adapun tahun 2022, Meikarta mengklaim telah menyalurkan 4.800 unit apartemen kepada konsumennya. Sementara target penyerahan tahun 2023 sebanyak 2.200 unit, tahun 2024 sebanyak 3.400 unit, tahun 2025 sebanyak 3.000 unit, tahun 2026 sebanyak 3.100 unit dan tahun 2027 sebanyak 1.500 unit.