Kairo, Gatra.com – Puluhan pemimpin dan pejabat senior dari negara-negara Arab dan Islam memperingatkan tindakan Israel di Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki, dapat memperburuk kekacauan regional mengingat kekerasan meningkat antara Israel dan Palestina.

Associated Press melaporkan, Senin (13/2), pertemuan di Kairo Mesir itu, diselenggarakan Liga Arab dan dihadiri Presiden Abdel Fattah al-Sisi dari Mesir, Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bersama dengan banyak menteri luar negeri dan pejabat senior, pada hari Minggu (12/2).

Pertemuan tingkat tinggi itu terjadi di tengah konflik dalam beberapa tahun di Yerusalem dan wilayah tetangga yang diduduki Israel. Menurut hitungan The Associated Press, empat puluh lima orang Palestina telah terbunuh sepanjang tahun ini. Palestina telah membunuh 10 orang di pihak Israel selama waktu itu.

Dalam pembicara pertemuan itu menyatakan mengutuk tindakan sepihak Israel di Yerusalem dan Tepi Barat, termasuk penghancuran rumah dan perluasan pemukiman.

Baca Juga: Menlu Arab Saudi Pimpin Pertemuan Menteri Arab Hentikan Tindakan Israel

Mereka juga mengutuk kunjungan pejabat Israel ke situs suci yang diperebutkan di kota itu, yang dianggap suci bagi orang Yahudi dan Muslim dan sering menjadi pusat kerusuhan Israel-Palestina.

Tidak ada komentar dari pemerintah Israel.

Para pejabat juga menyuarakan dukungan peran Yordania sebagai penjaga Masjid al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam. Masjid ini dibangun di puncak bukit di Kota Tua Yerusalem, yang merupakan situs paling suci bagi orang Yahudi, yang menyebutnya sebagai Temple Mount karena merupakan situs kuil Yahudi di zaman kuno.

Sejak Israel merebut situs tersebut dalam Perang 1967, orang Yahudi diizinkan untuk berkunjung tetapi tidak berdoa di sana. Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi, sementara Palestina menjadikan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara, di masa depan mereka.

Menyebut Yerusalem sebagai “tulang punggung” perjuangan Palestina, Sisi memperingatkan dampak yang mengerikan dari setiap langkah Israel jioka ingin mengubah status quo situs suci tersebut. Dikatakan akan ada dampak negatif pada negosiasi di masa depan, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dia mengatakan tindakan seperti itu akan menghambat solusi dua negara yang telah lama dicari konflik tersebut.

Baca Juga: Hamas: Israel Akan Membayar Mahal Atas Tindakan di Yerusalem

Sisi yang negaranya merupakan bagian negara Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, meminta masyarakat internasional untuk memperkuat solusi dua negara, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk dimulainya kembali proses perdamaian.

Raja Abdullah II juga menyerukan Israel untuk menghentikan pelanggaran dan serangannya ke Masjid al-Aqsa.

“Kawasan ini tidak dapat hidup dalam kedamaian, stabilitas, dan kemakmuran tanpa ada kemajuan yang dibuat untuk kepentingan Palestina,” katanya.

Ahmed Aboul-Gheit, sekretaris jenderal organisasi pan-Arab, juga memperingatkan bahwa upaya untuk memecah Masjid al-Aqsa dan melenyapkan identitas Arab dan Islamnya, akan memicu kerusuhan dan kekerasan yang tiada akhir.

Presiden Palestina, mengatakan pemerintahannya akan menggunakan PBB dan badan-badan terkait menuntut resolusi untuk melindungi solusi dua negara di konflik tersebut.

“Negara Palestina akan terus pergi ke pengadilan dan organisasi internasional untuk melindungi hak-hak sah rakyat kami,” katanya.

Baca Juga: Tanpa Sanksi, Kejahatan Israel Kepada Palestina Akan Terus Berlangsung

Serangan kekerasan yang berlangsung telah membuat wilayah itu berada di ujung tanduk. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan para pemimpin Mesir, Israel dan Palestina dan mendesak mereka untuk meredakan ketegangan.

Israel yang dijalankan Pemerintah sayap kanan baru, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan banyak politisi lainnya menentang kemerdekaan Palestina.

Pertemuan di Kairo itu mengeluarkan pernyataan akhir yang mengecam apa yang disebutnya "kebijakan sistemik Israel" yang bertujuan "mendistorsi dan mengubah" "budaya dan identitas Arab dan Islam" Yerusalem.

Komunike tersebut juga mendesak Pengadilan Kriminal Internasional untuk melanjutkan penyelidikannya, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan Israel.