
Jakarta, Gatra.com - Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Darat (AD) digelar di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (10/2). Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat politik praktis.
"Tadi saya tekankan kepada seluruh pejabat tinggi dan jajaran AD, sesuai dengan perintah Presiden RI, Joko Widodo. Tahun 2023 adalah tahun politik, oleh karenanya pejabat TNI AD tidak ada yang berpolitik praktis termasuk seluruh jajaran," ujarnya.
Sebagai informasi, pada 2024 mendatang, pemilihan umum (pemilu) serentak akan diselenggarakan pada 14 Februari. Sejak akhir tahun lalu, proses menuju pemilu telah terlaksana, dan prosesnya juga akan berlangsung sepanjang tahun ini.
Baca Juga: Jenderal-jenderal Pimpina TNI AD Berkumpul di Jakarta Hari Ini
Demi menjaga kondusivitas, diperlukan peran dari seluruh pihak, termasuk TNI AD yang harus bersikap netral. "Saya sampaikan untuk antisipasi terhadap perkembangan situasi di tahun politik ini sehingga kita harus bersikap netral dan wajib hukumnya netral. Tidak boleh memihak kepada siapa pun," kata Dudung.
Sebelumnya, dalam Rapim TNI di Museum Satria Mandala, Jakarta, Kamis (9/2), Panglima TNI Laksamana Yudo telah menekankan soal anggota TNI yang tak boleh terlibat politik praktis.
"Saya sudah tekankan kepada mereka netralitas TNI dan tidak ikut dalam politik praktis, sesuai dengan penekanan," kata Yudo.
Baca Juga: Usai Rapim TNI AD, Kasad Janji Peningkatan Profesionalisme Prajurit
Sementara, dalam Rapim gabungan TNI-Polri di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (8/2), Jokowi meminta TNI-Polri menjaga situasi kondusif memasuki tahun politik.
"Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis," ucapnya.
Rapim TNI AD merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI dan Rapim TNI-Polrj yang terlebih dahulu digelar. Selain itu, rapim yang rutin dilaksanakan setiap awal tahun ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2022.