Jakarta, Gatra.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara merespons adanya pembatalan perdamaian putusan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU oleh dua krediturnya, Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Dapat kami sampaikan bahwa Garuda Indonesia belum menerima pemberitahuan resmi dari PN Jakarta Pusat. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai informasi tersebut dengan otoritas terkait guna mempelajari upaya hukum dimaksud," ujar Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia lewat keterangan tertulisnya tadi malam, Rabu (09/02)

Menurut Irfan, Garuda telah merampungkan berbagai tahapan restrukturisasi, khususnya melalui pemenuhan ketentuan terhadap realisasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang resmi mulai diimplementasikan pada awal tahun ini.

Baca Juga: Waskita Precast (WSBP) Mulai Bayar Utang Kreditur Akhir Maret 2023 Nanti

Hal tersebut salah satunya telah dilakukan melalui penerbitan new notes dan ekuitas baru sebagai salah satu instrumen restrukturisasi utang usaha sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian melalui putusan homologasi oleh PN Jakarta Pusat, yang juga telah diberikan kepada lessor pesawat sebagai kreditur perusahaan, termasuk Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.

Irfan mengatakan sejalan dengan rampungnya proses restrukturisasi perusahaan yang juga diselaraskan dengan berbagai upaya untuk mengakselerasikan transformasi kinerja. Komitmen tersebut yang turut menjadi fokus utama Garuda memastikan outlook kinerja yang kondusif dalam menjalankan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan mayoritas kreditur agar dapat terimplementasi secara optimal bagi seluruh pihak.

"Hal tersebut yang kami lakukan melalui komunikasi dan diskusi panjang secara intensif bersama seluruh kreditur dalam perampungan proses restrukturisasi beberapa waktu lalu, termasuk dengan kedua lessor tersebut”, papar Irfan.

Baca Juga: Hilirisasi Industri Hadapi Gugatan, Bahlil: Kami Belajar dari Negara Maju

Lebih lanjut, Garuda juga telah menyelesaikan sejumlah proses hukum atas gugatan yang disampaikan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company baik melalui permohonan kasasi Mahkamah Agung (MA), winding up pada otoritas hukum di Australia, serta berbagai tahapan hukum lainnya di sejumlah negara lain.

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang mendapatkan dukungan sedikitnya 95% kreditur dalam tahapan PKPU lalu.

Sebelumnya, jelang penutup akhir tahun lalu, selaras dengan upaya untuk menjaga kepentingan kreditur terhadap kepastian pemenuhan perjanjian perdamaian, Garuda menempuh upaya hukum terhadap dua lessor pesawat tersebut.

Hal tersebut, kata Irfan, dilakukan sebagai wujud komitmen Garuda dalam mengimplementasikan restrukturisasi utang usaha melalui putusan homologasi serta melindungi kepentingan yang lebih luas terhadap kepastian landasan hukum yang solid sejalan dengan direalisasikannya Perjanjian Perdamaian PKPU, utamanya terhadap kreditur yang terus mendukung langkah pemulihan kinerja Garuda Indonesia.