Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri untuk menindak ekspor dan pertambangan ilegal. Sebab, kata dia, ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi, bahkan berdampak pula pada kurangnya penerimaan negara.

"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan. Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrisalisasi, hilirisasi, itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi seusai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).

Baca Juga: Joko Widodo Tekankan Tugas TNI - Polri di Bidang Ekonomi Hingga Politik

"Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira para peserta sudah mengertilah apa yang dilakukan, tak perlu saya jelaskan detil," imbuh Jokowi.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan kepada TNI dan Polri untuk memiliki visi yang sama. Selain soal hilirisasi industri, Jokowi menekankan agar TNI dan Polri seirama soal penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kondusivitas di tengah tahun politik.

"Dalam rapim (rapat pimpinan) TNI dan Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu jadi jelas, arahnya ke sana," kata Jokowi.