Jakarta, Gatra.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan sidak ke pabrik Minyakita di PT Bina Karya Prima (BKP) di Merunda, Jakarta Utara. Dalam inspeksi itu Zulhas mendapati 555 ribu liter Minyakita mengendap di gudang dan belum didistribusikan. 

Padahal, setengah juta liter Minyakita tersebut sudah diproduksi sejak Desember 2022 lalu. "Belum dikirim oleh perusahaan. Dasar mereka katanya belum dapat (jatah) DMO (domestic market obligation)," ungkap Zulhas, Selasa (7/2).

Baca Juga: Rupiah Merosot di Tengah Pengumumam Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi Sejak 2013

Zulhas mengaku telah meminta Satgas Pangan dari Polri untuk menyelesaikan persoalan DMO yang dialami oleh BKP. "Nanti BKP akan kita undang, kita tanya apa yang terjadi, karena BKP dalam data paling banyak membuat Minyakita," kata Zulhas.

Di samping itu, Mendag juga meminta agar BKP segera mendistribusikan Minyakita tersebut, terutama ke pasar tradisional di Pulau Jawa. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ingin agar penjualan Minyakita di ritel modern maupun secara daring dibatasi. "Tiga hari saya kira bisa keluar semua ini (stok Minyakita), di Jawa dulu aja," ucapnya.

Menurut Zulhas, penjualan Minyakita di ritel modern membuat kelangkaan Minyakita di masyarakat semakin bertambah. Pasalnya, konsumen minyak kemasan premium diketahui juga mengkonsumsi Minyakita. Padahal, Minyakita merupakan program pemerintah: minyak curah dalam kemasan harga terjangkau, Rp14.000 per liter.

Baca Juga: Jokowi Dorong Hilirisasi, Smelter malah Kekurangan Bahan Baku

"Karena minyaknya bagus, kemasan bagus. Kalau pindah (konsumen premium ke Minyakita) ya enggak cukup," tutur Mendag.

Karena itu, untuk mengatasi langkanya Minyakita, Zulhas mengklaim bahwa para produsen CPO telah sepakat untuk menambah alokasi DMO dari 300 ribu ton per bulan menjadi 500 ribu ton. "Pengusahanya sudah teken, kemarin sudah oke 500 ribu ton per bulan," imbuhnya.