Jakarta, Gatra.com – Parlemen Mahasiswa Anti-Korupsi (Parmasi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Meranti, Riau.

Koordinasi Aksi Parmasi, Rifaldo, dalam keterangan pers, Senin (6/2), mengatakan, pihaknya menyampaikan permintaan tersebut melalui aksi yang digelar di KPK dan Mabes Polri.

Adapun sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah, lanjut Riflando, yakni mark up ganti rugi lahan untuk jalan poros kantor bupati Kepulauan Meranti yang baru.

Baca Juga: Kisruh 'Iblis' di Kemenkeu, Bupati Meranti Bakal Dipanggil Kemendagri

Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan umrah melalui silpa 2022 dan biaya kesra mahasiswa gratis serta beasiswa 2022 dan dugaan korupsi dana hibah dan bansos pada yayasan bangun negeri Kepulauan Meranti dan pengelola salah satu sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan pada 2013.

Ia menjelaskan, pihaknya melakukan aksi unjuk rasa dan meminta KPK dan Polri menindaklanjuti karena korupsi merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi karena sangat merugikan khalayak banyak, terutama rakyat Indonesia.

Menurutnya, korupsi ditinjau dari segi historis, terdapat banyak kemiripan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang patut diduga adalah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut.

“Sejauh ini kami telah melihat banyak kasus yang mampu diungkap oleh KPK, saya berharap ada titik terang dari dugaan kasus korupsi ini,” ujar Rifaldo.

Setelah melakukan aksi unjuk rasa di KPK, puluhan massa dari Parmasi kemudian melakukan aksi unjuk resa di Mabes Polri, Jakarta. Aksi ini terkait video yang membuat gaduh masyarakat dengan mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) iblis dan syaitan,” katanya.

“Tindakan tersebut patutnya tidak dilakukan karena tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin,” ujar dia.

Riflando menambahkan, harusnya sebagai pemimpin dapat mencerminkan attitude yang baik sebagai contoh untuk masyarakatnya.

Baca Juga: Bupati Meranti Ngamuk, Doli Kurnia: Pejabat Publik Harus Tunjukkan Etika

“Kami akan datang dengan massa yang lebih besar apabila tidak ada kejelasan dan tindak tegas pengusutan kasus ini,” katanya.

Ia menjelaskan, pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, beberapa waktu lalu yang menyebabkan kegaduhan, adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisikan setan dan iblis.

“Korupsi ditinjau dari segi historis terdapat banyak kemiripan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang patut diduga adalah korupsi yang dilakukan oleh bupati Meranti,” ujarnya. Gatra.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait.