Jakarta, Gatra.com - Keketuaan Indonesia dalam perkumpulan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN tahun 2023 dimulai pada 1 Januari 2023. Serah terima keketuaan ASEAN dari Kamboja dilakukan pada KTT ASEAN ke-42 di Phnom Penh pada November 2022. Periode keketuaan Indonesia akan berlangsung hingga 31 Desember 2023.

Tema keketuaan Indonesia, yaitu: “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth?". Tentunya, hal tersebut mengandung penegasan mengenai peran ASEAN yang sangat menentukan dalam mendorong kemajuan perekonomian global. Di mana tema ini sangat tepat di tengah perekonomian global yang sedang sekarat karena tiga pilarnya mengalami krisis, yaitu Cina, Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Kawasan ASEAN yang terdiri atas 10 negara dengan Produk Domestik Brutho (PDB) sekitar 3,343 triliun dolar AS dan jumlah penduduk sekitar 600 juta jiwa memiliki pendapatan per kapita sekitar 5.572 dolar AS tahun 2022.

ASEAN mengalami pertumbuhan kelas menengah baru yang sangat pesat dengan persentase penduduk usia muda yang besar. ASEAN merupakan pasar nomor tiga terbesar di dunia setelah India dan Cina.

Namun demikian, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyisahkan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah disintegrasi ekonomi antar negara anggota ASEAN dan juga antar daerah di masing-masing negara ASEAN. Isu utamanya adalah pentingnya mengupayakan integrasi ekonomi nasional sebagai modal menuju integrasi lebih luas pada level ASEAN.

Disintegrasi Ekonomi Nasional

Permasalahan ekonomi nasional belum bergeser dari isu-isu ketimpangan ekonomi antar daerah, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya memiliki peran yang sangat dominan dalam perekonomian nasional.

Disintegrasi ekonomi nasional tercermin pada rendahnya mobilitas barang dan jasa antar daerah, khususnya antara Jawa dan Sumatera dengan daerah-daerah di KTI. Hal yang sama juga terjadi dalam konteks antar daerah di KTI. Dimana sangat minim atau bahkan tidak ada penerbangan dan pengapalan barang langsung dari Papua ke Ambon, semuanya lewat Makassar.

Sistem logistik antar daerah di KTI tidak terkoneksi secara langsung. Akibatnya, biaya ekonomi tinggi di KTI sulit dihindari. Dimana biaya pengapalan barang untuk tujuan Kendari dari Makassar meningkat hingga beberapa kali lipat karena mayoritas lewat Surabaya.

Kondisi serupa juga terjadi di masing-masing propinsi, yaitu ongkos pengiriman barang dari Makassar ke Enrekang, Sulawesi Selatan sejauh 240 kilometer membutuhkan biaya dua kali lipat dibandingkan biaya transportasi dari Warsawa (Polandia) ke Hamburg (Jerman) yang jaraknya 750 kilometer (Chatib Basri, Opini Kompas, 2011).

Data bongkar muat barang di beberapa pelabuhan KTI menunjukkan bahwa hampir tidak ada hubungan dagang langsung antar daerah di KTI, antara Papua dengan Kalimantan, Papua dengan Sumatera, Papua dengan Maluku, dan Papua dengan beberapa daerah di Sulawesi (kecuali Makassar). Perekonomian Papua hanya terkoneksi secara langsung dengan Makassar, Sulsel, Surabaya, Jatim, dan Jakarta.

Implikasinya, terdapat disparitas harga antara Jawa dengan Papua. Harga beberapa barang kebutuhan pokok di Papua masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Bahkan terdapat kabupaten di Papua yang harga beberapa komoditi utama sangat mahal karena komponen biaya transportasinya sangat tinggi.

Disintegrasi KTI-ASEAN

Apa yang menjadi agenda jangka menengah dan panjang Indonesia dalam konteks MEA? Gagasan MEA berbasis pada empat pilar, dua diantaranya adalah pembentukan pasar tunggal ASEAN dengan kesatuan basis produksi dan konvergensi perkembangan ekonomi antar negara ASEAN.

Pilar ini mensyaratkan peningkatan konektifitas ASEAN untuk mengoptimalkan intra industry trade (IIT) dalam kawasan ASEAN. Sasarannya menjadikan perekonomian ASEAN sebagai basis produksi bersama untuk tujuan ekspor ke China, AS, dan Uni Eropa.

Setiap negara ASEAN dituntut menyelesaikan kendala perekonomian domestik masing-masing negara ASEAN yang mengalami disintegrasi dan disparitas tinggi. Sebagai contoh, Indonesia dengan disparitas antara KTI dengan KBI, Thailand masih juga memiliki daerah konflik di Thailand Selatan yang tidak berkembang, dan demikian juga Philipina dengan Mindanao yang masih bergejolak.

Saat ini, IIT di ASEAN juga masih terbatas pada produk teknologi tinggi, industri otomotif dan elektronik, yang hanya melibatkan empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Secara nasional, kondisi ini lebih menguntungkan daerah-daerah di Jawa yang struktur ekonominya didominasi oleh industri manufaktur dan sudah terkoneksi dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Pelaksanaan IIT di ASEAN sulit berkembang ke produk-produk non teknologi tinggi karena adanya kesamaan ketersediaan sumber daya, baik SDA maupun SDM. Negara-negara ASEAN memiliki komoditi ekspor yang sama. Sehingga negara-negara ASEAN saling bersaing memperebutkan pasar yang juga sama ke Uni Eropa, AS, Cina, dan Jepang. Faktanya, intra ASEAN trade jauh lebih kecil dibandingkan perdagangan ASEAN dengan Cina, AS, dan Jepang.

Secara nasional hampir mustahil menjadikan ASEAN sebagai basis produksi bersama bagi daerah di KTI, khususnya daerah-daerah di Papua yang sebagian besar penduduknya masih miskin.

Daerah-daerah KTI juga memiliki hubungan dagang yang jauh lebih kuat dengan Jepang, Korea Selatan, dan Cina dibandingkan dengan ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa KTI memang tidak terintegrasi dengan ASEAN. Akhirnya, disintegrasi ekonomi KTI-ASEAN merupakan agenda strategis nasional yang harus diselesaikan memanfaatkan momentum keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Oleh:

Muhammad Syarkawi Rauf

Tenaga Pengajar FEB UNHAS/ Komisaris Utama PTPN IX