Jakarta, Gatra.com - Menjelang pemilu 2024, suhu politik semakin memanas. Belakangan muncul kembali isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan satu periode lagi.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden ini memang datang dan pergi. Baik isu tambahan masa jabatan tiga tahun dengan alasan adanya pandemi. Atau perpanjangan masa jabatan satu periode penuh alias lima tahun.

Menyikapi itu, relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, Ulin Yusron, mengaku gerah dengan rumor-rumor tak bertanggungjawab ini. Dia bilang, berkali-kali Presiden Jokowi sudah menolak dorongan sejumlah pihak untuk menambah satu periode jabatan kepresidenan.

“Presiden, kan, berkali-kali menyampaikan, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode,” ungkapnya kesal, Senin (6/2).

Ulin pun mengungkapkan kekecewaannya ketika ada media justru “mengipasi” isu tak berdasar dan jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi tersebut. “Tak ada langkah sistemik untuk Jokowi tiga periode atau memperpanjang jabatan,” beber pegiat media sosial ini.

Framing tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden yang dilakukan media hanyalah berasal dari kepingan yang tidak menciptakan satu gambar utuh. “Jangan kaget kalau gambaran utuh gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden tidak pernah mewujud hingga hari ini,” katanya.

Tudingan adanya langkah sistemik dengan menggunakan alat negara untuk mencapai tujuan tertentu jelas hoaks. Sejauh ini, lanjut Ulin, tidak ada perangkat Presiden yang dipakai untuk menanam, menumbuhkan, merawat dan menyuburkan gagasan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan telah memicu banyaknya konten hoaks yang berisi potongan kegiatan Presiden yang seakan-akan dukung tiga periode. “Kita harus gotong royong menghentikan wacana ini,” ajaknya.

Justru yang terjadi saat ini semua alat negara sedang bersiap mengikuti semua tahapan proses pemilu legislatif, pemilu presiden sesuai jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa ada manuver partai politik, kelompok relawan, termasuk beberapa individu yang bersuara tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden adalah dinamika politik.

“Setali tiga uang cara pandangnya dalam melihat aspirasi impeachment, ganti Presiden atau penjatuhan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir,” ungkap Ulin.

Menurut Ulin, gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden tidak saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga pengingkaran sejarah dan akal sehat. Konstitusi sudah menutup peluang tersebut, sejarah reformasi yang telah merevisi pemerintah tanpa batas dan otoriter harus selalu jadi panduan gerakan politik.

“Akal sehat menyatakan kekuasaan dan jabatan harus ada batasnya. Jogja ada punya Wates, kok,” sindir Ulin.

Ulin mengungkapkan, kalau ada orang per orang dengan posisi di sekitar Presiden bermanuver menggelindingkan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden justru makin menunjukkan watak rakus ingin terus berkuasa, cari uang kembalian lebih banyak dan takut akses kekuasaan jatuh ke tangan orang lain kalau pemerintahan berganti.

“Sejauh ini saya tidak pernah menerima perintah untuk mengawal gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden,” ucapnya.

Saat ini, sambung Ulin, kekuatan partai dan pendukung Presiden sedang dikerahkan seluruhnya untuk membantu percepatan pembangunan Indonesia Maju untuk mewariskan pada pemerintah berikutnya, serta untuk membantu estafeta kepemimpinan nasional yang jujur dan adil. Tiga hal yang sedang digeber pemerintah Jokowi-Amin: akselerasi, legasi dan suksesi.