Kebumen, Gatra.com - Polemik mengenai kemangkusan kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyerempet nama Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Megawati diminta "turun gunung" untuk membenahi persoalan BRIN, di mana kinerja BRIN tengah disorot oleh Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja belum lama ini.

Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisjam. Ia mengatakan, semestinya persoalan BRIN ini tidak ditanggapi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lantaran persoalan BRIN merupakan ranah legislatif dan eksekutif, bukan ranah partai atau politik.

"Justru kalau Megawati malah baik, enggak masalah karena Ibu Megawati ini kan Ketua Dewan Pengarah BRIN, sudah seharusnya Ibu Mega bicara turun tangan langsung, bukan malah Hasto, karena dia bicara atas nama Sekjen PDIP," ujar Ridwan saat dihubungi Gatra.com pada Sabtu (4/2).

Ridwan berharap persoalan BRIN tidak direduksi menjadi persoalan antar partai politik. Terlebih pada masa-masa tahun politik, dirinya menilai perlu ada kesadaran untuk saling menguatkan satu sama lain antar partai politik, terlebih di internal partai koalisi pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.

"Kalau ini terus-terusan dibawa ke ranah partai, nanti menambah perpecahan. Kan ini tidak baik, Golkar sendiri juga masuk dalam bagian partai pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo," ujar Ridwan yang juga menjadi Dewan Pakar DPP Partai Golkar.

Selanjutnya, Ridwan berharap, Megawati bisa mencarikan solusi atau jalan tengah terkait desakan sejumlah fraksi di Komisi VII yang meminta agar Kepala BRIN diberhentikan. Sebab pemberhentian Kepala BRIN menurutnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi, bukan DPR.

"Dengan hadirnya Ibu Megawati untuk mencari jalan tengah, saya berharap hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak," tutur Ridwan yang sudah lima kali periode menjadi anggota DPR sejak 1997.

Ridwan sendiri menilai kinerja BRIN memang perlu dilakukan pembenahan, karena masih banyak program yang belum tercapai di 2022. Terutama menyangkut Program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Karena program ini yang bisa dipakai pemerintah melalui BRIN untuk berdialog dengan masyarakat. Terutama masalah riset dan inovasi. Ini kan perlu sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu riset dan inovasi, sebagai masukan harusnya ini yang diutamakan, dan bisa terlaksana minimal 80 persen," terangnya.

"Karena selama ini tidak mencapai target, maka wajar DPR menyampaikan kritik atau masukan sebagai bentuk fungsi pengawasan," Ridwan menambahkan. 

Diketahui, Komisi VII DPR sebelumnya merekomendasikan pemerintah untuk mencopot Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Tak hanya itu, komisi ini juga meminta BPK melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan dalam rapat kerja bersama Laksana Tri Handoko pada akhir tahun lalu.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada awak media mengatakan bahwa usulan DPR tersebut telah sampai ke telinga Megawati. Hasto menjelaskan, salah satu penyebab kisruh kinerja terhadap BRIN adalah karena program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM) yang digagas sejak tahun lalu. Program tersebut dikemas dalam bentuk pelatihan yang disebut-sebut menguntungkan anggota dewan dan konstituennya di daerah pemilihan (dapil).

Hasto mengatakan, sistem proporsional terbuka membuat anggota dewan mendorong program tersebut di dapil mereka sedangkan anggaran BRIN terbatas.