Karanganyar, Gatra.com- Tarik ulur penetapan ongkos naik haji tahun 2023 antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR belum berkesudahan. Kenaikan yang direncana seharusnya tak lebih dari Rp50 juta.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Paryono di Karanganyar, Jateng, Jumat malam (3/2).

Ia mengatakan biaya naik haji yang diusulkan Kemenag di tahun ini Rp69 juta. Komponen itu sudah disubsidi Rp29 juta dari ongkos riil Rp98 juta.

"Meski disubsidi oleh BKPH dari hasil manfaat, sebaiknya jangan sampai ongkos naik haji tahun ini lebih dari Rp50 juta. Itu akan terlalu memberatkan jemaah kita. Selisihnya terlalu besar dari tahun 2022," kata Paryono.

Komisi VIII pun mendesak Kemenag menghitung ulang komponen biaya. DPR meyakini nilai manfaat BKPH masih bisa dimaksimalkan sehingga bisa menyubsidi lebih banyak untuk biaya naik haji jemaah Indonesia.

Politisi PDIP tersebut menjelaskan, Kemenag bersama Komisi VIII harus berjuang bersama dalam membantu rakyat khususnya jemaah calon haji.

Ia menyebut katering adalah salah satu komponen yang membebani ongkos naik haji. Untuk memangkasnya, jemaah dapat diberi uang tunai guna membeli kebutuhan pokok tersebut sesuai selera selama di Tanah Suci.

"Praktiknya, pada musim haji tahun lalu, meski telah mendapat jatah katering, para JCH membawa bekal dari Indonesia," ujarnya.

Bentuk efisiensi lain yang juga bisa dilakukan seperti memangkas waktu tinggal di Arab Saudi menjadi maksimal 35 hari saja. Kemudian menambah frekuensi penerbangan harian. Minimal di atas 15 kali per hari. Tentunya Kemenag harus melakukan negosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Komponen biaya seperti hotel dan akomodasi lain juga bisa dilakukan efisiensi.

"Kemenag harus negosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Supaya JCH tidak menunggu antre terbang terlalu lama. Kondisi ini akan berdampak pembengkakan biaya sehingga ada efisiensi triliunan rupiah. Dan yang lebih penting, ini akan meringankan beban biaya yang di tanggung jamaah," katanya.

Dengan berbagai efisiensi itu ia berharap biaya riil berhaji tidak lebih dari Rp75 juta serta biaya yang dibebankan jemaah tidak lebih dari Rp50 juta.

Artinya, dari anggaran yang diajukan Kemenag hampir Rp20 triliun, harus dapat dilakukan efisiensi sebesar Rp5 triliun. Sehingga cukup dengan Rp15 triliun saja.

"Kami akan terus berjuang dan mengajak Kemenag untuk menentukan harga yg tepat dan JCH juga tidak keberatan. Disamping itu, dana anggaran haji milik JCH yang antre tahun yang akan datang, tidak habis tergerus akibat tingginya biaya haji. Saya mengajak seluruh komponen bangsa ikut mengawasi proses perjalanan haji tahun 2023 dan selanjutnya," pungkasnya.