Washington D.C, Gatra.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony J. Blinken menyatakan, situasi kekerasan di Myanmar telah melampaui batas kemanusiaan. Rezim junta militer Myanmar yang merebut kekuasaan pemerintah setempat sejak dua tahun terakhir telah membawa negara itu ke dalam keterpurukan. Atas alasan itu, Pemerintah AS mengimbau semua negara di dunia bersatu padu menghentikan krisis politik di Negeri Seribu Pagoda tersebut.

“Dua tahun lalu, rezim militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis secara terang-terangan menolak keinginan rakyat Burma, membawa Burma ke jurang bencana yang telah membunuh, dan membuat ribuan orang mengungsi, membalikkan kemajuan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan keras selama dekade terakhir,” ucap Blinken dalam rilis yang diterima Gatra.com.

Tercatat sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di Burma semakin parah, dengan sejumlah laporan menunjukkan hampir 3.000 orang tewas, sekitar 17.000 orang ditahan, dan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi. “Kampanye bumi hangus yang terus dilakukan oleh rezim ini terus menimbulkan kerugian dan merenggut nyawa orang-orang yang tidak berdosa, memicu konflik bersenjata yang memburuk di Burma dan ketidakamanan di luar perbatasannya,” tutur Blinken.

Pada akhir Januari 2023, AS resmi memberlakukan sanksi terhadap enam individu dan tiga entitas yang terkait dengan upaya rezim untuk menghasilkan pendapatan dan membeli persenjataan, termasuk pemimpin senior Kementerian Energi Myanmar, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), dan Angkatan Udara Myanmar, serta penjual senjata dan anggota keluarga dari rekanan bisnis militer.

“Kami juga memberlakukan sanksi bagi Komisi Pemilihan Persatuan (Union Electoral Commission) yang telah dikerahkan oleh rezim untuk memajukan rencananya pemilihan yang sangat cacat yang akan menumbangkan keinginan rakyat Myanmar,” katanya.

Blinken menyatakan, tindakan tersebut diambil seiring sikap yang diambil oleh Pemerintah Inggris dan Kanada. Saat ini, AS telah memberlakukan sanksi, di bawah Perintah Eksekutif 14014, terhadap 80 individu dan 30 entitas untuk memutus sel-sel rezim dalam melanggengkan kekerasan junta militer di Myanmar.

AS menurutnya akan terus mendukung gerakan pro-demokrasi dalam upaya memajukan perdamaian dan pemerintahan multipartai di Myanmar. “Kami memuji mereka yang bekerja untuk memperkuat persatuan dan kohesi dan menjadi bagian berbagai kelompok yang memiliki visi yang sama akan demokrasi sejati dan inklusif di Myanmar,” kata Blinken.

Selain itu, AS juga akan terus mendorong pertanggungjawaban atas kekejaman militer, termasuk melalui dukungan bagi Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar dan upaya internasional lainnya untuk melindungi dan mendukung populasi yang rentan, termasuk Rohingya.

“Kami menyambut baik tindakan yang diambil oleh sekutu dan mitra kami untuk mendesak rezim agar mengakhiri krisis ini. Kami berharap dapat membangun kerja sama dengan ASEAN dan para anggotanya, dengan PBB setelah pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang situasi di Myanmar dan dengan komunitas internasional,” tutur Menlu Blinken.

Ia berharap agar mitra di ASEAN berupaya mendorong tegaknya Konsensus Lima Poin ASEAN serta mengintensifkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap militer dan mendukung Myanmar yang damai, demokratis, dan makmur.