Jakarta, Gatra.com – Pemerintah mengalokasikan dana penyelenggaraan kantor cabang pembantu (KCP) atau Layanan Pos Universal (LPU) sebesar Rp378 miliar untuk kepentingan operasional di 2.375 kantor LPU bersama unit layanan pos lainnya.

Direktur Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung, dalam keterangan pers, Rabu (1/2), menyampaikan, alokasi anggaran tersebut untuk menunjang operasional LPU bersama unitnya yang melayani lebih dari 70% kecamatan dari 7.266 kecamatan di Indonesia.

PT Pos Indonesia menambah 37 kantor cabang pembantu atau LPU tersebut di seluruh Indonesia. Ini merupakan kolaborasi Pos berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan).

Baca Juga: Transformasi Bisnis, PT Pos Indonesia Ditargetkan IPO pada Tahun 2025

"Kolaborasi kami adalah pemerintah menyediakan anggaran melalui Kementerian Keuangan, kemudian Kominfo melakukan supervisi dalam implementasinya, teman-teman ini [Pos Indonesia] yang menyelenggarakan secara operasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, 37 KCP terdiri dari 8 Kantor LPU di wilayah Regional 1 Sumatera, 13 Kantor LPU wilayah Regional 5 Jatim, Bali, Nusra, dan 15 Kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Menurut Gunawan, pihaknya melakukan pengawasan, monitoring langsung, maupun laporan yang wajib disampaikan Pos Indonesia. Pihaknya melihat ketepatan sasaran dan penggunaan dana tersebut.

“Penggunaannya tepat gak? Uang ini harus memberdayakan masyarakat. Kita mendorong PT Pos datang langsung ke tengah masyarakat. Ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Gunawan memastikan, meski posisi Kantor LPU di wilayah 3T, tarif ditetapkan langsung oleh pemerintah. Sedangkan tarif komersial bersifat kompetitif demi memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Ke depan coba kita lihat penetapan ini apakah sesuai, karena penetapan ini berdasarkan pertimbangan dari sisi biaya dan daya beli masyarakat di sana,” katanya.

Sedangkan untuk selisih tarifnya, lanjut dia, itu disubsidi pemerintah dalam bentuk bantuan operasional. Tidak ada perbedaan tarif di kota dan desa karena Pos tidak boleh membedakan layanan di kedua tempat tersebut. “Itulah fungsi dari bantuan ini,” ujarnya.

Namun hal yang sejauh ini tidak bisa disamakan dengan layanan di kota, adalah adanya layanan same day dan next day. Pasalnya, wilayah 3T memiliki jalur yang memiliki karakteristik tertentu. “Ini kami tolerir dengan waktu tujuh hari. Tapi pada kenyataannya tidak sampai tujuh hari,” katanya.

Direktur Utama (Dirut) PT Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, menyampaikan, Kantor LPU ini juga bisa mengedukasi masyarakat secara langsung terkait transaksi nontunai. Pasalnya, di wilayah tersebut hampir tidak ada cabang perbankan sehingga otomatis sejumlah masyarakat di sana tidak memiliki nomor rekening bank.

“Sekarang program pemerintah cashless society. Tidak hanya di kota, tapi juga harus di seluruh pelosok Indonesia. Karena bagi pemerintah, semakin cashless, semakin efisien menjalankan ekonomi ini. Kami hadir di sana juga memberikan layanan jasa keuangan,” kata Faizal.

Adapun LPU adalah layanan pos yang wajib dijamin oleh seluruh anggota Universal Postal Union (UPU) untuk menjamin terpenuhinya prinsip wilayah pos tunggal (Single Postal Territory), prinsip kebebasan transit (Freedom of Transit) dengan tujuan agar masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengirimkan juga menerima kiriman pos satu sama lain.

Pemerintah menunjuk dan menugaskan Pos Indonesia sebagai penyelenggara LPU. LPU adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh warganegara di seluruh Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia.

“Kita juga patut bersyukur karena PT Pos Indonesia telah melalui tahun 2022 dengan kinerja positif, antara lain ditunjukkan dengan pencapaian EBITDA dan Laba Bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri,” ujar Faizal.

Menurutnya, berbekal kinerja positif itu, pihaknya optimistis pada tahun 2023 ini akan mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam RKAP 2023 untuk tumbuh dua digit di semua portofolio bisnis.

Faizal juga mengungkapkan bahwa salah satu yang turut memberikan kontribusi cukup signifikan dalam pencapaian kinerja positif PT Pos Indonesia tahun 2022 adalah LPU.

Baca Juga: Bulog dan Pos Indonesia Jalin Sinergi Bisnis Permudah Pasarkan Produk Ke Masyarakat

“Sebagai satu-satunya penyelenggara LPU, kekuatan yang dimiliki PT Pos Indonesia adalah jaringan fisik yang tersebar luas di penjuru Nusantara hingga wilayah 3TP. Kepercayaan itu telah diemban oleh PT Pos Indonesia dengan sepenuh hati sejak tahun 2003,” ujar pria asal Lumajang itu.

Menurutnya, selama kurun waktu itu, masyarakat telah memanfaatkan layanan pengiriman surat dan paket melalui Pos Indonesia sebanyak 60 juta transaksi dan layanan jasa keuangan sebanyak 105 juta transaksi.

Kemudian, pembayaran Bansos Sembako kepada 20,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9 juta KPM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 3,5 juta penerima.