Slawi, Gatra.com - Pemerintah daerah bakal mendapat bantuan anggaran untuk menekan angka stunting melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana itu digunakan untuk pemberian makanan tambahan dari produk pangan lokal, di samping biskuit.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, pemberian makanan tambahan berupa biskuit dalam pencegahan stunting tetap ada, kendati sempat disinggung Presiden Joko Widodo karena dinilai tidak efektif dalam pencegahan stunting.

"Biskuit tidak sehat memang, karena mengandung karbohidrat. Tidak dilarang, tapi untuk cegah stunting kurang, karena karbohidrat, seharusnya protein hewani. Bantuan itu masih, tapi sekarang ditambah DAK (Dana Alokasi Khusus) yang nantinya mealui Dinkes, puskesmas, nanti dibawa ke posyandu," ujarnya saat menghadiri Sosialisasi dan Kie Program Kencana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin sore (30/1).

Hasto menjelaskan, DAK tersebut dialokasikan untuk pemberian makanan tambahan yang mengandung protein hewani. Syaratnya, makanan tambahan yang dibeli pemerintah daerah harus produk pangan lokal.

"Jadi dibelikan lele, telur, ayam, harus dari lokal," kata mantan Bupati Kulonprogo itu.

Hasto mengatakan, angka stunting di Indonesia pada tahun ini sebesar 21,6 persen. Angka ini menurutnya sudah sesuai target yang diarahkan Presiden Joko Widodo.

"Sesuai target Pak Jokowi, mengarahkan agar dari 2021 yang 24,4 persen menjadi 21, sekian. Jadi ini alhamdulillah ya sesuai harapan Pak Presiden, sekarang 21,6 persen. Harapannya akhir 2023 menjadi 18, sekian, akhir 2024 menyentuh 14 persen," ujarnya.

Menurut Hasto, sejumlah daerah dengan angka stunting yang masih tinggi, di antaranya NTT, Sulawesi Barat, Papua, Aceh, dan Kalimantan Barat. Pemerintah terus berupaya agar angka stunting terutama di daerah-daerah yang masih tinggi bisa terus menurun.

"Upayanya dikeroyok bareng. Ngeroyok itu bahasa kerennya konvergen, mengerucut, jadi semua mengurucut anak stunting itu jangan sampai tidak terurus. Dari mulai Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, BKKBN, bahkan Kementerian Desa melalui Dana Desa," tandasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani di tempat yang sama mengatakan, bantuan biskuit dari Kementerian Kesehatan memang tidak secara langsung menanggulangi stunting. Namun menjadi salah satu indikator karena berat badan bayi naik dengan adanya makanan tambahan berupa biskuit.

"Dengan adanya penelitian baru dari berbagai pakar, tahun 2023 tidak hanya berat badan saja yang diurusi, tapi kebutuan nutrisi dan gizi yang lebih ditingkatkan lagi. Nah yang percepatan dua kali lipat dari biskuit itu protein hewani. Jadi biskuit buikan tidak bagus, tapi percepatannya kurang. Oleh karena itu, belum semingu kami rapat dengan Kemenkes, nanti ada anggaran yang dikirimkan ke daerah, DAK, nanti dikelola pemerintah daerah untuk dibelikan protein hewani, tapi harus dari lokal," ujarnya.