Jakarta, Gatra.com- Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ashabul Kahfi menyampaikan usulan kenaikan dan setoran haji merupakan respon atas kebijakan pemerintah Saudi Arabia.

“Sebenarnya usulan kenaikan dana setoran haji, lebih merupakan respon atas beberapa kebijakan pemerintah Saudi Arabia, yang menaikkan harga beberapa sektor pelayanan haji,” kata Ashabul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/1).

Ashabul menganjurkan anggaran dana haji yang tersimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kemungkinan sebaiknya dikelola dengan prinsip berkeadilan dan keberlanjutan.

“Dikelola dengan prinsip berkeadilan dan keberlanjutan jika kita meneruskan kebijakan penyaluran dana keuntungan investasi BPKH untuk menutupi kekurangan setoran haji sampai 50 persen,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Ashabul mengungkap Kementerian Agama mengusulkan agar penyaluran dana BPKH maksimal 30 persen dan sisanya tetap dibebankan kepada jamaah haji.

“Tapi usulan Menang itu masih bakal dikaji lebih lanjut oleh Panja Komisi VIII. Kami akan berusaha mencari komponen anggaran yang masih dapat dikurangi,” imbuhnya.

Meski demikian, Ashabul meyakini Komisi VIII DPR tetap berpihak kepada rakyat yang bukan hanya berangkat untuk naik haji, namun juga bagi masyarakat yang memiliki masa antrean haji yang masih panjang.