Jakarta, Gatra.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat sepanjang 2022 kontribusi kegiatan pengawasan terhadap keuangan negara mencapai Rp117,83 triliun. Nilai itu berasal dari pengawasan pelbagai proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

"Kontribusi kami efisiensi belanja sebesar Rp76,32 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan sebesar Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara,” ungkap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangan resmi, Kamis (19/1).

Ateh mengatakan hasil pengawasan BPKP tahun 2022 sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Selama tahun lalu, pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi pengawasan terhadap 86 kementerian/lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa.

Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional serta 112 proyek pembangunan lainnya. Sementara dalam bidang korporasi BPKP mengawasi 114 BUMN dan anak perusahaannya, 1.154 BUMD, 1.340 BLU/BLUD serta 39.769 BUMDES.

“Tahun 2022 BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi) dan sisanya 3.887 kegiatan consulting (pembinaan APIP, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara),” sebutnya.

Ateh menekankan pengawasan yang dilakukan pihaknya pada 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sementara untuk tahun 2023, Ateh menyebut agenda prioritas pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.