Jakarta, Gatra.com - Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan setuju dengan rencana PJ Gubernur DKI Jakarta yang bakal menerapkan aturan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Menurutnya, ERP memang sudah sejak lama dipelajari untuk membantu memecahkan kemacetan di Jakarta. "ERP merupakan salah satu cara untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu," ujar Tigor dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/1).

Tigor menilai, ERP lebih efektif mengatasi kemacetan dibandingkan aturan Ganjil-Genap atau 3 in 1. Ia pun menyebut bahwa sistem ERP sebelumnya juga telah diadopsi oleh sejumlah negara maju seperti Swedia, Inggris, dan Singapura.

Baca Juga: Jadi Fasilitas Kerja, Laptop dan Ponsel untuk Karyawan Bakal Dibebaskan Dari Pajak

Kendati, ia mengusulkan agar sistem ERP di Jakarta perlu dilakukan secara bertahap, dimulai pada ruas jalan yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. Kemudian, tarif ERP juga disesuaikan dengan tinggi rendahnya jumlah pengguna jalan. Saat pengguna jalannya tinggi, maka tarif ERP di ruas jalan tersebut akan mahal. Sementara di jalan yang penggunanya lebih sedikit maka tarif ERP bisa lebih murah.

Selain itu, Tigor menjelaskan sistem ERP menjadi bagian dari disinsentif pengguna kendaraan pribadi agar beralih menggunakan transportasi publik. Karena itu, perbaikan sistem layanan publik yang terintegrasi dan manajemen parkir di Jakarta perlu digencarkan.

"Setidaknya juga dengan mulai memperbaiki layanan Transjakarta agar bisa diintegrasikan dengan transportasi publik massal lainnya yang ada di Jakarta," sebutnya.

Baca Juga: Lampaui Target, MRT Jakarta Angkut 19,7 Juta Orang Sepanjang Tahun 2022

Sistem parkir baru, sambung Tigor, bisa diterapkan dengan menghilangkan total parkir liar, menghapus parkir di semua badan jalan serta tarif parkir yang mahal. Strategi itu dinilai akan menyulitkan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, mobil dan motor di Jakarta.

"ERP, manajemen parkir baru dan integrasi layanan transportasi publik massal adalah tiga serangkai untuk memecahkan kemacetan di Jakarta," imbuh Tigor yang juga merupakan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) tersebut.