Jakarta, Gatra.com- Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal mengaitkan kinerja pemerintah di tengah pembahasan turbulensi politik yang pada 2023.

“Ini tentu saja berhubungan, sangat berhubungan karena memang situasi politik ini sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan isu turbulensi tadi. Kalau tadi dijelaskan tentang akan adanya isu resesi, tentu saja resesi ini erat dengan kebijakan pemerintah,” tekan Iqbal dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya bertajuk '2023 Tahun Turbulensi Politik' yang digelar secada daring, Sabtu (7/1).

Iqbal menyebutkan karena sudah akan ada resesi, utang negara semakin banyak, namun tetap ingin membangun gedung baru, lebih tepatnya ibu kota negara baru yang memerlukan biaya yang sangat besar.

“Padahal catatan kami, utang negara kita sudah 7000 lebih triliun. Ini tentu saja kebijakan yang tidak singkron, Tidak konsisten, menurut saya,” lanjutnya.

Menurut Iqbal, pemindahan ibu kota negara ini juga memerlukan waktu, memerlukan pemikiran yang tajam yang panjang, mendengarkan banyak pihak sebagaimana ditetapkan undang-undang yang prosesnya sangat instan.

“Kita mencermati. Bagaimana kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam hal ekonomi? Di satu sisi, kita menghadapi isu resesi, tapi di satu sisi, kita ingin membangun memindahkan ibu kota negara. Ini tentu saja memerlukan biaya yang besar,” terangnya.

Iqbal menyoroti isu pelanggaran HAM di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terdapat banyak kasus kekerasan, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kuasa, namun tidak membahas kasus apa pun.

“Apakah pemerintah masih memikirkan bagaimana keberlangsungan negara ini kedepan kalau sudah dikatakan akan ada isu resesi? Maka kata kuncinya adalah efisiensi,” pungkasnya.