Jakarta, Gatra.com - Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina menilai wacana Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu oleh Presiden RI Jokowi, lebih condong pada kepentingan politik.

"Ini bukan soal bagi-bagi jabatan, bukan soal pengumpulan pengkondisian modal untuk pemilu 2024. Tetapi bagaimana memastikan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga negara tersebut itu berjalan sesuai fungsi dan wewenangnya," kata Almas kepada awak media saat diskusi yang bertajuk "Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi: Refleksi dan Tantangan Pemberantasan Korupsi" di Kedai Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/1).

Almas menambahkan seharusnya momen reshuffle ini harusnya dijadikan sebagai evaluasi dari kinerja para Menteri bukan kepentingan tertentu apalagi bagi-bagi jatah jabatan. Meskipun, perombakan Reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden.

"Presiden melakukan reshuffle dua tahun belakangan ini, agaknya reshuffle itu bukan berangkat dari evaluasi baik buruknya menteri ataupun wakil menteri menjalankan tugasnya, tapi lebih berat pada pertimbangan pencampuran kontestasi politik," tambahnya.

Lebih lanjut, ia khawatir dengan adanya Reshuffle ini tidak akan mengubah menjadi ke arah lebih baik. Melainkan hanya mementingkan urusan kepentingan politik.

"Kalau dia (Jokowi) kemudian hanya fokus pada me-reshuffle tanpa pertimbangan-pertimbangan memaksimalkan kinerja kementerian, saya khawatir kita akan stagnan pada persoalan-persoalan seperti saat ini, bahwa reshuffle itu untuk kepentingan pencampuran politik pemilu 2024 saja," pungkas Almas.

Sebagai informasi, sempat berhembus kabar bahwa Jokowi menyinggung soal Reshuffle. Hal ini disampaikan juga oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat meminta dua menteri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabinet Indonesia Maju agar di evaluasi.

Dua menteri tersebut ialah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," ucap Djarot saat ditemui oleh awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa lalu (3/1).