Jakarta, Gatra.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya ingin membangun infrastruktur kesehatan karena kurangnya jumlah rumah sakit saat layanan BPJS berjalan.

“Dengan adanya BPJS semua 200 juta lebih masyarakat sudah bisa memiliki kapasitas dibayari oleh BPJS untuk akses pelayanan kesehatan kalau dia sakit. Masalah kita sekarang adalah rumah sakitnya kurang,” kata Menkes Budi dalam konferensi pers, Kamis (5/1).

Budi menyebutkan jika memang ada rumah sakit yang dapat memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat, maka kekurangannya adalah layanan untuk penyakit jantung, stroke dan kanker, dimana ketiga penyakit tersebut paling banyak tingkat kematiannya di masyarakat.

“Sesudah kita berhasil membereskan masalah dari sisi demand sight karena coverage BPJS sudah tinggi, sekarang kita harus memastikan infrastruktur kesehatannya disiapkan. Infrastruktur kesehatan ini perlu dibangun. Rumah sakit-rumah sakitnya, alat-alatnya, dokternya, itu harus disiapkan,” tegasnya.

Menkes Budi menargetkan 514 rumah sakit d kabupaten kota dapat masuk ke kategori Rumah Sakit Madya agar dapat memasang ring jantung. Jika mengalami serangan jantung, pasien dapat melakukan coiling dan tindakan trombektomi jika ada serangan stroke.

“Untuk kanker bisa melakukan bedah tumor, kemoterapi, ginjal. Yang harus kita mau siapkan infrastrukturnya di 514 rumah sakit di kabupaten kota. Sedangkan 34 Rumah Sakit Provinsi sekarang akan jadi 37 itu harus masuk ke kategori utama,” paparnya.

Namun demikian, jika terkena serangan jantung yang parah dan stroke yang kepalanya harus dibuka, harus tetap dilakukan di Rumah Sakit Provinsi.

“Kalau kanker sudah di kemoterapi, dia butuh yang lebih Advance, lebih mahal yaitu radioterapi masih di sinar. Ini juga karena alatnya mahal kita tahu di rumah sakit utama,” lanjutnya.

Menkes Budi akan mengatur jenjang rumah sakit per tingkatan daerah, menyiapkan alat dan tenaga kesehatannya serta pembiayaannya.

“Contohnya mengenai alatnya. Kalau selanjutnya, kita bisa lihat rencananya kita 2024 semuanya selesai. Ternyata untuk 34 provinsi mungkin bisa selesai. Tapi untuk yang 514 kabupaten kota, tidak mampu. Kita hanya mampu yang 50 persen,” jelasnya.

Menkes Budi mengungkap kemungkinan sisa 1 persennnya akan dikejar pada 2027 mendatang. Kemenkes juga sudah membagi lokasinya.

“Karena dua tahap agar bisa mengcover satu profesi, jangan sampai ada isi jarak jadi orang sakit tetap bisa tertangani. Masing-masing profesi ada tahapannya satu dan dua,” tuturnya.

Menkes Budi menyampaikan Kemenkes telah melakukan sosialisasi dan pengampuan pelatihan di semua rumah sakit umum daerah oleh rumah sakit pusat rujukan nasional milik Kemenkes, antara lain jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, kanker di Rumah Sakit Dharmais, dan nefrologi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

“Mereka melakukan pengampuan agar 514 kabupaten kota dan 37 provinsi nanti bisa melakukan layanan Madya dan utama,” ucapnya.

Pada akhir 2022, Kemenkes menggelontorkan dana Rp3,5 triliun ke Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit milik Kemenkes yang di daerah agar dapat melengkapi rumah sakitnya dengan alat khusus penyembuhan penyakit jantung, stroke dan kanker.