Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tak ingin bikin gaduh dengan meminta dua menteri besutan Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, mengatakan bahwa dua menteri besutan Partai NasDem harus dievaluasi. Dua menteri itu ialah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Lebih jauh, Djarot bahkan meminta agar kedua menteri itu mundur dari kabinet.

Kendati begitu, Hasto mengatakan bahwa persoalan reshuffle kabinet sudah menjadi hak prerogratif Presiden Joko Widodo untuk merombaknya. "Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut," ucap Hasto saat ditemui oleh awak media di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Hasto lebih jauh juga menyoroti etika politik Partai NasDem. Menurut dia, di tengah sibuknya pemerintah mempersiapkan G20 dan upaya pemulihan ekonomi, NasDem malah menggalang kekuatan partai oposisi dan mendeklarasikan sosok calon presiden, yakni Anies Baswedan.

"Yang ingin disampaikan oleh PDIP adalah hal-hal yang bersifat prinsipal dan fundamental terkait dengan etika politik," tambah Hasto.

Hasto mengatakan bahwa menteri yang berada di satu barisan Jokowi harus mengedepankan etika berpolitik. "Sehingga etika politik harus dikedepankan. Yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," tandas Hasto.