Karanganyar, Gatra.com- Di tengah geger raibnya dana aspirasi sebagian anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Jateng, lainnya malah menganggapnya wajar. Bahkan, mereka menganggap tabu hal itu malah diungkap ke publik.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karanganyar, AW Mulyadi menyebut Bupati Juliyatmono turut andil menggeser dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) dewan di APBD 2023. Kebijakan itu menurut dia jamak dilakukan kepala daerah.

Ia menyebut beberapa kota/kabupaten di wilayah Soloraya mengalami hal serupa, dimana tanpa atau sedikit dana aspirasi anggota DPRD. Semua anggaran daerah dipakai untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terangkum dalam RPJMD.

"Untuk mewujudkan visi misi bupati/walikota. Itu enggak perlu dipermasalahkan. Mengenai pokir yang hilang, itu karena kebijakan bupati," kata AW Mulyadi kepada Gatra.com, Selasa (3/1).

Sebagaimana diberitakan, empat fraksi DPRD Karanganyar menuding TAPD Pemkab Karanganyar mengingkari komitmen. Para wakil rakyat dari empat fraksi itu sudah susah payah menghimpun aspirasi dari masyarakat kemudian merangkumnya di RAPBD. Namun ternyata usai penetapan APBD, poin-poinnya hilang. Empat fraksi itu adalah PAN-Demokrat, PKB, PKS dan Fraksi Partai Gerindra.

AW mengatakan, sebenarnya dana aspirasi di fraksinya juga terimbas pencoretan atau sebagian tak terealisasi. Hanya saja Fraksi Golkar tak mau bikin ribut. "Golkar ada pengurangan. Kita enggak masalahkan. Sebenarnya enggak usah terlalu diributkan," katanya.

Anung Marwoko yang menjabat Wakil Ketua DPRD Karanganyar salah satunya yang mengalami pencoretan pokir. Dana aspirasi miliknya nol rupiah alias dibabat habis oleh TAPD di bawah kendali Bupati Juliyatmono. "Punyaku nol. Enggak ada sama sekali. Biar saja," katanya.

Meski tanpa dana aspirasi, Anung mengklaim punya cara lain berbakti untuk daerah pemilihan (dapil). Antara lain program khitan massal gratis dan nyomblangin para jomblo.