Jakarta, Gatra.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dana siap pakai (DSP) sejumlah Rp4,25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk penanganan darurat bencana banjir.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan pers, Senin malam (2/1), menyampaikan, DSP sejumlah Rp4,25 miliar tersebut diserahkan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Baca Juga: Pergantian Tahun Baru 2023, Sejumlah Titik Pantura Jawa Tengah Dilanda Banjir

Bantuan untuk penanganan darurar banjir tersebut diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta.

Selain itu, lanjut dia, Pemprov Jateng mendapatkan bantuan sebesar Rp1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak banjir di Jateng.

Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp1,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp100 juta.

Kemudian, masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak banjir paling luas.

Suharyanto mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah saat melakukan rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jateng.

“Masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” ujar Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jateng.

Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Ia juga mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat, sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan.

Baca Juga: Banjir Landa Perumahan dan Jalan Protokol di Semarang

Kepala BNPB juga meminta kepada Pemprov Jateng untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

“Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” ujarnya.