Jakarta, Gatra.com - Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pada 15-16 November ketika itu berlangsung sukses. Bahkan dalam penyelenggaraanya ribuan kendaraan listrik menghiasi jalannya konferensi. Tentu saja, hal itu membuat pemerintah semakin dipandang dunia untuk serius dalam transisi ke energi bersih—apalagi hal itu salah satu simbol tema utama G20.

Keseriusan pun ikut dilakukan PT PLN (Persero) ketika itu, yang juga telah memasang 66 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai penunjang penggunaan kendaraan listrik. Di mana 28 unit di antaranya terletak di area sekitar Hotel The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali. SPKLU yang dibangun PLN ini, memiliki daya 200 kilo Watt (kW) atau bisa mengisi baterai sangat cepat hanya sekitar 30 menit.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto ketika itu kepada Gatra menyatakan bahwa pihaknya selain mempersiapkan 68 SPKLU Ultra Fast Charging—rinciannya 66 unit terpasang dan 2 unit mobile, di tempat utama perhelatan KTT G20. Juga ada 200 unit Home Charging yang tersebar di seluruh Provinsi Bali.

Selepas gegap gempita perhelatan G20, dorongan menuju pemakaian kendaraan listrik di Bali pun semakin menguat. Seperti diutarakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, bahwa Provinsi Bali semakin giat mendorong penggunaan kendaraan listrik. “Seluruh pihak baik PLN, swasta dan pemerintah harus bersama–sama menyukseskan pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” imbuhnya.

Persoalan semua pihak harus bekerjasama pun diapresiasi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Sebagai contoh, adanya inisiasi yang dilakukan lima Agen Pemegang Merek (APM) otomotif Indonesia, Mitsubishi Motors, Nissan, FUSO, Isuzu dan Toyota yang telah memulai proyek Joint Project for Electric Vehicle (EV) Ecosystem: EV Smart Mobility. Bahkan telah di luncurkan di Sofitel Hotel Nusa Dua Bali pada 27 Juni silam.

Proyek ambisius ini semata-mata, bertujuan untuk mempopulerkan kendaraan listrik serta pengurangan emisi karbon, dan juga membantu upaya revitalisasi sektor industri pariwisata di Indonesia. Bahkan, sekaligus mendukung sektor logistik untuk selanjutnya berkolaborasi dengan bisnis lokal khususnya di wilayah Bali.

Menurut Budi, poyek tersebut sangat bagus. “Saya sangat mengapresiasi ini menunjukkan bahwa setiap pihak konsisten dengan visi misi Presiden yaitu pembangunan berkelanjutan dan membuat suatu energi bersih dan hemat energi," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan serta peraturan-peraturan turunan lainya dari Kementerian/Lembaga terkait.

Karena itu, Menhub Budi mengatakan upaya membangun EV Ecosystem tidak bisa dilakukan terpisah-pisah, namun harus dilakukan secara terintegrasi antar lintas sektor, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Sinergi lintas antara pemerintah ataupun perusahaan swasta ini akan makin mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia.

Bahkan, untuk mendongkrak penggunaan kendaraan listrik, mulai tahun depan pemerintah berencana memberikan subsidi untuk setiap pembelian mobil dan motor listrik. Sedangkan untuk besaran insentifnya saat ini masih digodok. Namun kabarnya, diperkirakan untuk pembelian mobil listrik dapat subsidi sebesar Rp80 juta.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan insentif tersebut juga akan diberikan kepada pembelian mobil hybrid sebesar Rp40 juta, pembelian motor listrik Rp8 juta, dan konversi motor sebesar Rp5 juta.

Namun begitu, pemerintah mensyaratkan insentif hanya diberikan terhadap kendaraan yang memiliki pabrik di Indonesia. "Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang punya pabrik di Indonesia," kata Agus beberapa waktu lalu.

Memang, terkait persoalan transisi energi tersebut juga tidak lepas dari peran PLN. Bahkan untuk mewujudkan mimpi tersebut, PLN sampai bekerja keras untuk mendorong percepatan pengadaan penunjang kendaraan listrik tersebut.

Dalam catatan PLN, hingga akhir tahun 2022, perusahaan BUMN ini telah menyediakan 570 POM Listrik atau SPKLU di 238 lokasi yang siap melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Terakhir, PLN resmi mengoperasikan 1 SPKLU yang berada di Rest Area Tol Trans Sumatra Km 172B (Kabupaten Tulang Bawang Barat arah Bakauheni) Provinsi Lampung.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya menjelaskan PLN gencar membangun SPKLU untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik sehingga masyarakat Indonesia tak ragu beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

“Kami terus memperbanyak SPKLU untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Hingga 21 Desember kemarin kami sudah mengoperasikan 570 unit SPKLU,” ujar Darmawan dalam laman PLN, pada 23 Desember lalu.

SPKLU ini didukung dengan tiga jenis pengisian daya yang siap beroperasi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya jenis Medium Charging, Fast Charging hingga Ultra Fast Charging.

Darmawan menjelaskan jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Korlantas Polri per Oktober 2022, jumlah KBLBB di Indonesia ada sebanyak 29.096 unit yang terdiri dari 5.056 kendaraan roda empat dan 24.040 kendaraan roda dua.

“PLN tidak mungkin menyediakan sendiri, perlu kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyediakan SPKLU. Hal ini sekaligus menjadi peluang bisnis baru bagi siapa pun yang berminat, karena kami membuka peluang kerja sama seluas-luasnya dalam pengembangan SPKLU ini,” ujar Darmawan.

Ia menjelaskan saat ini PLN udah menyiapkan skema bisnis SPKLU ini dengan sistem Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2). Skema SPKLU Partnership IO2, terdiri dari tiga paket yaitu Paket Medium Charger, Paket Fast Charger, dan Paket Ultra Fast Charger.

Untuk mengajukan skema kerja sama ini juga sangat mudah. Para calon investor hanya tinggal mengakses laman https://layanan.pln.co.id/partnership-io2-spklu/ untuk register di mana di dalamnya terdapat pilihan skema kerja sama dan juga syarat kerja sama.

“Kehadiran SPKLU ini untuk memudahkan masyarakat mengisi daya, semakin mudah maka masyarakat akan semakin tertarik menggunakan kendaraan listrik,” ujar Darmawan.

Selain layanan SPKLU, PLN juga memberikan layanan Home Charging untuk pengecasan kendaraan di rumah. PLN sepanjang tahun ini sudah menggandeng dengan berbagai Agen Pemegang Merk (APM) kendaraan listrik. Sehingga, pada saat pelanggan membeli kendaraan listrik maka langsung mendapatkan layanan pasang gratis home charging dari PLN.

“PLN juga memberikan banyak insentif seperti diskon tarif khusus untuk pengisian daya dari pukul 00.00 hingga 05.00 sebesar 30 persen. Selain itu, PLN juga memberikan harga paket khusus tambah daya bagi para pemilik kendaraan listrik,” kata Darmawan.

Ia berharap keberadaan SPKLU maupun Home Charging ini makin mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Dengan demikian, lanjut Darmawan, transisi kendaraan listrik ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi emisi karbon guna mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

Berkat sederat upaya perusahaan pelat merah ini dalam mendorong transisi energi, akhirnya PT PLN (Persero) pun meraih penghargaan Green Leadership Utama 2022 dari Pemerintah Republik Indonesia. Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Kamis (29/12) lalu.

Anugerah Green Leadership Utama diberikan kepada pimpinan tertinggi perusahaan yang perusahaannya berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan memperoleh PROPER Emas. Adapun kategori ini merupakan variabel penilaian baru dalam Anugerah PROPER tahun 2022.