Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan penyaluran dana untuk UMKM melalui Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) mencapai Rp2 triliun. 

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebut angka Rp2 triliun ditargetkan bisa mendanai hingga 35 ribu UMKM lewat Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

"LPDB menjadi bagian penting bagi ekosistem koperasi. Karena datanya banyak UMKM yang mengakses pembiayaannya lewat KSP," ujar Teten dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (26/12).

Baca Juga: Menteri Teten: UMKM Jangan Minta Hibah Terus, Tapi Bikin Perencanaan Bisnis yang Baik

Ia menjelaskan, hingga akhir Desember 2022, dana LPDB 100% telah direalisasikan ke koperasi sebesar Rp1,8 triliun. Sebanyak 24,5% dari total dana tersalurkan tersebut diperuntukkan untuk koperasi di sektor riil. Adapun target pendanaan sektor rill tahun ini hanya 15%. Artinya, penyaluran dana LPDB ke koperasi sektor riil tahun 2022 melebihi target yang ditentukan.

"Tapi saya belum puas, tahun depan harus separuhnya lebih untuk sektor produksi, karena ini bagian dari arahan Presiden supaya pembiayaan baik KUR termasuk LPDB untuk memperkuat sektor produksi, supaya kita tidak dikuasai produk impor," ucap Teten.

Teten mengungkapkan, dari sisi jenis usaha UMKM yang mengakses dana dari KSP, rata-rata datang dari klaster pertanian, peternakan dan perdagangan. Adapun rata-rata 69% klaster UMKM penerima biaya pinjaman dari KSP mengambil plafon kurang dari Rp10 juta. Selain itu untuk UMKM yang mengambil rentang palfon pinjaman Rp10-50 juta mencapai 26,8%.

Baca Juga: Forum Kemitraan UMKM Bukukan Potensi Kerjasama Senilai Rp224,8 Miliar

Menurut Teten, penyaluran dana koperasi melaluo LPDB bertujuan untuk menstimulasi dan memotivasi UMKM agar bergabung menjadi bagian koperasi. Hal itu mengingat banyaknya UMKM yang mengakses permodalan lewat KSP, di samping pendanaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menyebut, pihaknya ingin menjadikan koperasi sebagai alat mengkonsolidasi UMKM untuk naik kelas ekonominya. Musababnya, UMKM sulit naik kelas sendiri tanpai dukungan dari pihak lainnya. Bergabung menjadi anggota koperasi dinilai jadi salah satu langkah tepat bagi UMKM.

"Kalau ada yang masih mengatakan Kemenkop UKM kurang memperhatikan koperasi itu ngaco, ngawur, karena kita ini justru mau menggunakan koperasi untuk mendorong UMKM naik kelas," imbuhnya.