Jakarta, Gatra.com- PDI Perjuangan yang menghimpun para aktivis gerakan pro demokrasi, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang meradang atas pernyataan Sekjen Partai Golkar yang sekaligus Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus yang menyebutkan ada bentrok di internal PDI Perjuangan lantaran hasil survei.

Ketua Umum Repdem yang juga mantan aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Wanto Sugito mengatakan Paulus selaku Sekjen Partai Golkar telah menggunakan cara atau pola Orde Baru dengan mengintervensi kedaulatan partai.

“Kalau mau berikan motivasi internal, jangan adu domba partai lain, sebab PDI Perjuangan solid, terpimpin, dan mengakar,” ujar pria yang akrab disapa Bung Kluthuk ini dalam rilisnya pada Jumat (23/12).

Kluthuk melanjutkan campur tangan politik otoriter tidak lagi cocok pada jaman demokrasi, apalagi dengan mengadu domba kader partai lain.

Sebagai mantan demonstran era Reformasi 1998, Wanto menceritakan kejamnya Orde Baru dan bagaimana Orde Baru menciptakan penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kluthuk mengatakan Paulus Lodewijk sama sekali tidak memahami etika berpolitik. “Etika politik sebagai sesama partai pemerintah itu penting. Itu Sekjen Golkar harus kursus etika politik dulu. Sebagai kader saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan itu solid, terpimpin, dan mengakar pada rakyat. Terkait Pilpres, semua kader paham bahwa keputusan di tangan Ibu Ketua Umum. Beliau akan mengambil keputusan terbaik untuk partai, rakyat, bangsa, dan negara," jelasnya.

Atas dasar hal tersebut, Kluthuk menegaskan bahwa jika Lodewijk F. Paulus ingin memotivasi internal, boleh saja namun dengan cara yang benar.

“Sebab yang tidak solid itu Golkar, makanya elektoral rendah, itu tanggung jawab Sekjen Golkar, jangan lalu otak atik partai lain," lanjut Kluthuk.

Kluthuk meminta yang bersangkutan agar segera melakukan klatifikasi dan minta maaf. “Mengingat Sekjen Golkar telah menyampaikan informasi yang tidak tepat, saya meminta agar segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Jangan merusak hubungan sesama partai pemerintah,” pungkasnya.