Jakarta, Gatra.com - Pemerintah berencana meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar biodiesel 35% dari campuran minyak kelapa sawit. Program ini dikenal sebagai B35. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan program B35 akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2023 mendatang.

"Kewenangan memang ada di Kementerian ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), mereka menyatakan Januari tahun depan akan diterapkan B35," ujar Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/12).

Eddy menjelaskan, BPDPKS bakal mendanai program biodiesel termasuk B35 tersebut. Dana itu dikucurkan kepada pengusaha biodiesel di dalam negeri dalam bentuk subsidi selisih harga. Adapun selisih harga yang dimaksud adalah selisih antara harga solar dengan harga biodiesel.

"Selama ini harga biodiesel lebih tinggi dari solar, jadi agar pengusaha biodiesel tidak rugi karena diwajibkan menjual seharga solar, maka selisihnya dibebankan ke BPDPKS," kata Eddy.

Adapun BPDPKS mencatat, pada tahun 2022 ini dana yang dikucurkan untuk program biodiesel B30 (campuran biodiesel 30%) sebesar Rp34,56 triliun. Dana itu lebih kecil dibandingkan yang dikucurkan pada 2021 sebesar Rp51,86 triliun. Padahal volume biodiesel yang disalurkan tahun 2022 lebih besar, yaitu mencapai 10,6 juta kiloliter dibandingkan pada 2021 yang hanya 9,29 juta kiloliter.

Eddy menjelaskan, penurunan biaya yang disalurkan untuk biodiesel tahun ini disebabkan adanya penipisan selisih antara harga solar dan biodiesel. "Kalau selisihnya negatif, BPDPKS tidak membayarkan insentif [biodiesel] tadi," tuturnya.

Sebagai informasi, sejak pertama kali diluncurkan pada 2015 hingga sekarang, BPDPKS telah menyalurkan dana hingga Rp144,59 triliun untuk pembayaran insentif biodiesel sebanyak 42,98 juta kiloliter. BPDPKS mengklaim, dari program insentif biodiesel, RI mampu melakukan penghematan devisa hingga Rp299,65 triliun.