Jakarta, Gatra.com - Posisi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi beralih dari Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Laksamana TNI Yudo Margono. Sebagai Panglima TNI baru, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa penanganan konflik di Papua akan dilakukan secara tegas namun tetap humanis.

"Operasi teritorial tentunya jadi lebih memajukan ke penegakan hukum sehingga nanti untuk para pembuat onar di sana, pelanggar hukum, mengganggu masyarakat akan kami tangkap dan diserahkan ke Polri," ujar Yudo saat ditemui usai Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Mabes TNI, Selasa (20/12).

YSebagai informasi, Operasi Teritorial menurut Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial TNI AD (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/106/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011) adalah Operasi yang dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci untuk mencapai suatu tugas secara khusus yang ditetapkan atas dasar perintah dan komando atasan yang berwenang dalam rangka menegakkan dan memelihara kewibawaan pemerintah.

Yudo menyebutkan operasi ini akan tetap berjalan sesuai yang selama ini dilakukan. "Masyarakat di sana sangat membutuhkan dukungan kita. Untuk gangguan keamanan, untuk penegakan hukum, kami akan membantu Polri," ucapnya

Yudo memandang, pelanggaran hukum di wilayah konflik seperti Papua masih dalam taraf kriminal sehingga kewenangan TNI adalah membantu Polri menegakkan hukum pidana. Maka, koordinasi dengan Polri menjadi penting dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang baru dilantik pada Senin (19/12) lalu. Arahan ini berkaitan dengan penanganan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.