Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Mulyanto M. Eng menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik di tahun 2023. Baginya, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lain-lain,” tegasnya dalam rilisnya, Senin (19/12).

Mulyanto menyatakan hal ini merupakan paradoks karena subsidi untuk masyarakat menengah dan atas lebih gencar, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan.

Mulyanto mengecam sikap tidak adil Pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, Pemerintah mudah menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit dan masih dikeluhkan serta terus dikurangi jumlahnya.

Terkait subsidi BBM misalnya, Mulyanto menyebutkan pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.

Mulyanto juga menyinggung akhir ini harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji jika harga minyak dunia sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan.

“Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel," jelasnya.

Atas sikap yang berbeda itu, Mulyanto menyatkan Pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mulyanto juga meragukan hasil survei-survei yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Padahal sesungguhnya, menurutnya, malah bisa jadi sebaliknya.