Jakarta, Gatra.com – Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada bulan September lalu membawa dampak ke berbagai kalangan, termasuk nelayan. Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian CORE Indonesia, nelayan yang terdampak kenaikan BBM belum mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT).

“Dari nelayan yang kami survei, kebetulan tidak ada atau belum ada yang mendapat BLT sebagai efek kenaikan BBM,” ujarnya dalam diskusi bertajuk "Dampak Kenaikan BBM Subsidi Bagi Kelompok Nelayan Kecil dan Tradisional di Indonesia” yang digelar secara daring pada Senin (19/12).

Baca Juga: Pemerintah Sebut 20,65 Juta Orang Telah Terima BLT BBM Tahap Pertama

Survei ini dilakukan pada 22 Oktober sampai 30 November di lima kota berbeda, yakni Demak, Semarang, Tangerang, Surabaya, serta Gresik. Total terdapat 21 responden nelayan dengan mayoritas responden adalah nelayan laki-laki. Sejumlah 100% responden mengaku tidak mendapat BLT dampak kenaikan BBM.

Padahal, berdasarkan instruksi pemerintah, Faisal menyebutkan bahwa masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi berhak mendapatkan bantuan sosial. Ketiadaan bantuan yang diperoleh oleh para nelayan ini juga sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia tidak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako pada 2020 lalu.

Data BPS menunjukkan bahwa Provinsi DIY merupakan provinsi tertinggi yang menerima dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah dengan jumlah mencapai 47%. Faisal menyatakan bahwa ini merupakan hal yang harus dibenahi agar bantuan bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh penduduk terdampak, termasuk nelayan.

“Tahun lalu publikasi BPS tentang efektivitas program BLT, ternyata hasilnya di semua provinsi di Indonesia, sebagian besar memang tidak mendapatkan. Efektivitasnya sebelum kami melihat data ini seolah paling menerima, ternyata sampai 50% saja tidak,” katanya.

Senada dengan Faisal, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, mengungkapkan bahwa dana BLT turun sangat lambat. Bahkan, ia juga menyatakan ada beberapa daerah yang belum mendapat dana ini.

Baca Juga: Viral, Video Oknum Istri Kadus Potong Uang BLT BBM

“Di lapangan, dana bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM turunnya lambat. Banyak nelayan belum terdata atau terdaftar dalam skema BLT khusus untuk nelayan. Ini tantangan yang perlu didorong pemerintah. Proses pendataan cenderung sangat lambat sehingga keluarga nelayan harus menyesuaikan pengeluaran mereka,” katanya.

Ia meminta skema kemudahan pemberian BLT harus segera dieksekusi pemerintah. Hal ini disebutnya akan membawa keuntungan bagi nelayan tradisional dan kecil. Penerima bantuan subsidi BBM dan bantuan sosial lainnya kepada nelayan harus dipastikan disalurkan secara tepat (sasaran, waktu, dan jumlahnya), sehingga tingkat kesejahteraan nelayan tidak semakin memburuk akibat turunnya pendapatan saat pengeluaran semakin membengkak.