Jakarta, Gatra.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mengkritisi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah, karena alasan produksi tidak mencukupi.

Menurut Anwar jika memang produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka untuk menjaga kepentingan rakyat dan terciptanya stabilitas harga, maka kebijakan terkait pemenuhan keutuhan bera dalam negeri harus ditimbang dengan baik.

“Pertanyaannya, betulkah produksi dalam negeri tidak mencukupi sehingga harus mengimpor?” egitu tulisnya dalam rilis Gatra.com pada Jumat (15/12).

Anwar mempertanyakan sumber data yang menjelaskan jumlah kebutuhan beras yang menyebaban pemerintah harus impor.

“Apakah dari Kemendag, Bulog, Kementan atau BPS? Sebab selama ini data yang dimiliki oleh masing—masing instansi tersebut berbeda-beda,” tandasnya.

Anwar menganjurkan data yang menunjukkan harus impor itu seharusnya berdasarkan data yang paling akurat. “Hal ini perlu dijelaskan oleh pemerintah karena kalau tidak maka hal ini bisa menimbulkan berbagai tafsiran,” tuturnya.

Anwar juga menyinggung masalah di negeri ini yang akan memasuki tahun politik, dimana masing-masing partai tentu saja memerlukan dana yang besar.

“Dari mana duitnya? Salah satunya bisa dari impor beras ini. Untuk itu supaya negeri ini aman dan tidak ada fitnah,” ujarnya.,

Anwar juga menganjurkan perlu ada keterbukaan dari pemerintah karena jika ternyata produksi dalam negeri mampu memenuhi permintaan pasar lalu pemerintah tetap mengimpor, maka akan memukul kehidupan petani.

“Jatuhnya harga dan atau beras mereka tidak laku, karena masyarakat lebih memilih membeli beras impor. Padahal kita tahu tugas pemerintah itu menurut konstitusi adalah melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka,” tegasnya.

Terakhir, Anwar mengajak yang harus dilindungi dan disejahterakan oleh pemerintah tidak hanya rakyat sebagai konsumen, namun yang juga menjadi produsen.