Jakarta, Gatra.com — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menyepakati perjanjian kerangka kerja sama baru pada awal tahun depan dengan meluncurkan kemitraan perubahan iklim yang baru dengan pendanaan mencapai hingga 50 juta Dolar AS.

Komitmen tersebut menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara KLHK dan USAID pada 20 Mei 2022 lalu dalam mendukung tujuan Rencana Operasional “Indonesia’s Forestry and Land Use (FOLU) Net Sink 2030” dan dalam rangka mengimplementasikan Lembar Fakta Gedung Putih dalam “Memperkuat Kemitraan Strategis AS-Indonesia” yang diumumkan pada pertemuan bilateral KTT G20 antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden.

“Kita mengapresiasi peningkatan jenjang kemitraan bilateral yang berlangsung saat ini guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran iklim FOLU Net Sink 2030 Indonesia,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Siti menambahkan, pihaknya ingin menunjukkan kerja sama kemitraan yang bukan hanya janji tetapi direalisasikan ke dalam aksi-aksi iklim. Untuk mendukung tujuan KLHK, USAID akan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Indonesia di semua tingkatan, termasuk pemangku kepentingan di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Terkait dengan acuan persyaratan hukum dan keuangan, KLHK dan USAID akan merinci usulan kegiatan di dalam perjanjian kerangka baru.

“Kami mendukung kepemimpinan KLHK dalam penggunaan lahan berkelanjutan dan melindungi hutan yang berharga di seluruh Indonesia” kata Direktur USAID Jeff Cohen. “Perjanjian kerangka kerja sama ini akan mempererat kemitraan kami dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan menjamin masa depan yang sejahtera, tangguh, dan hijau,” Jeff menambahkan.

Kemitraan perubahan iklim yang baru akan mencakup dukungan untuk melestarikan orangutan dan juga spesies karismatik lainnya seperti gajah, harimau, dan badak di Sumatera dan Kalimantan. Mendukung upaya konservasi yang sedang berlangsung, kemitraan ini memberikan dukungan untuk prioritas KLHK, termasuk melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Indonesia, dan akan memperkuat kolaborasi di antara pemangku kepentingan terkait guna melanjutkan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa, secara adil dan berkelanjutan.