Jakarta, Gatra.com – Pemerintah mewacanakan akan memberikan insentif untuk mobil dan motor listrik. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, menyatakan bahwa upaya ini perlu ditelisik kembali, sebab pemerintah perlu memperhatikan permintaan atau demand yang ada.

"Kita kebanyakan bicara supply dahulu, bukan demand. Kita bikin dahulu baru cari demand, sering kali nanti jadi sia-sia. Menurut saya, dari faktor fiskal kalau mau mengarah ke insentif, cari demand-nya, motor listrik ada demand enggak?" ujarnya dalam acara INDEF School of Political Economy di Jakarta, Selasa (13/12).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Produksi Motor Listrik 2,4 Juta Unit Sebelum 2030

Aviliani menjelaskan bahwa kebutuhan menjadi faktor terpenting dalam membangun industri. Meskipun kebijakan ini disebut sebagai upaya menuju lingkungan yang lebih bersih, perlu dipertimbangkan bagaimana industri ini akan berjalan ke depan nantinya.

"Sebenarnya demand-nya seberapa jauh? Kalau mau membangun industri, lihat demand-nya. Domestik punya kemampuan enggak sih? Kita bisa membaca gimana masyarakat, jadi ketika ambil policy, sudah tahu demand-nya," Aviliani menjelaskan.

Ia menilai bahwa bagaimana cara pemerintah mengambil kebijakan harus diubah. Selama ini, fokus membangun industri kurang melihat apa yang sebenarnya diminati masyarakat.

Senada dengan Aviliani, Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto, mengatakan bahwa pemberian insentif terhadap motor listrik masih terlalu dini. Selain itu, pemberian insentif dinilainya juga salah sasaran, sebab diberikan kepada orang yang mampu dan bukan dalam kondisi kebutuhan primer.

"Menurut saya itu salah sasaran. Problemnya adalah, insentif diberikan kepada yang mampu beli motor, tidak ada keadilannya. Bagi saya itu problem," katanya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Gandeng PLN dan Pertamina Percepat Konversi Motor BBM ke Motor Listrik

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah akan merumuskan kebijakan untuk pemberian insentif kendaraan listrik pada tahun depan. Dengan adanya insentif atau subsidi harga, masyarakat diharapkan beralih menggunakan kendaraan listrik.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peralihan penggunaan motor listrik atau konversi 1.000 motor listrik pada tahun ini, dan total 13 juta motor listrik pada tahun 2030. Ini merupakan salah satu strategi pemerintah mengakselerasi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060 mendatang.