Jakarta, Gatra.com - Berbagai kesepakatan berhasil diraih Indonesia dengan berbagai pihak dan negara dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November lalu. Ketua Tim Kajian G20 FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Yulius Purwadi Hermawan mengatakan bahwa pengawasan dalam realisasi kesepakatan harus dilakukan.

"Ada 224 project yang sifatnya multirateral, juga ada 124 komitmen bilateral dengan Indonesia. Negara anggota G20 bukan hanya berkomitmen normatif, tapi project, untuk membantu Indonesia, membantu negara berkembang lainnya," ujarnya dalam diskusi bertajuk Masa Depan Investasi Berkelanjutan di Indonesia Pasca Presidensi G20 yang digelar secara daring, Rabu (7/12).

Lahirnya kesepakatan itu dicantumkan dalam dokumen resmi pembahasan KTT G20. Namun, Purwadi mengatakan bahwa masih ada kelemahan dari hasil kesepakatan itu, yakni dalam perwujudannya.

Baca juga: Dampak G20 di Indonesia: Investasi Menjadi Kata Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

"Kelemahan dari G20, dari KTT ke KTT, setelah negosiasi panjang, dideklarasikan, esoknya lupa. Ini yang harus diwaspadai," ujarnya.

Purwadi menyebutkan bahwa Indonesia butuh satuan tugas yang akan mengawasi jalannya kesepakaran. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk memonitor implementasi komitmen yang sudah dibuat.

Senada, Wakil Rektor Riset dan Transfer Teknologi BINUS University, Tirta Nugraha Mursitama turut menyebutkan bahwa pengawalan hasil kesepakatan harus dilakukan.

"PR terbesar, kerja keras dari Presidensi G20 boleh diapresiasi, tapi kita tidak boleh lupa, harus terus mengawal," ucapnya.

Baca juga: G20 Diprediksi Beri Efek Ganda Bagi Perekonomian Indonesia

Tirta menuturkan bahwa pembentukan satuan tugas perlu dilakukan bukan hanya di level nasional, melainkan juga di tingkat global. Selain itu, koordinasi dengan kementerian terkait serta pelaku usaha juga harus dilakukan dalam proses pengawasan.

Proses pengawasan ini penting agar manfaat dari kesepakatan yang lahir bisa dicapai secara maksimal. Selain itu, seluruh pihak harus mampu bekerja sama, serta kolaborasi yang menciptakan nilai tambah bersama.

"Bagaimana kerja sama yang memberikan, meningkatkan nilai tambah, agar investasi berkelanjutan bisa tercapai," katanya.

Kontribusi semua pihak diperlukan agar hasil kesepakatan G20 bisa membawa kemajuan di Indonesia. Tirta menyatakan bahwa pengawalan ini diperlukan sehingga pencapaian target dan project yang telah ditandatangani bisa benar-benar ada hasilnya.

"Kita mengawalnya jangan hanya kepada pemerintah saja, tapi dari pelaku bsinisnya juga, karena dia yang menjalankan dan akan mendapat manfaat dari perilaku bisnis. Kita juga harus terus memberi kritik yang konstruktif bagaimana pengawalan berjalan baik," pungkasnya.