Jakarta, Gatra.com- Perencanaan dan alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih kental nuansa politik. Tak heran, di beberapa daerah masih terjadi minimnya keberpihakan kebijakan terhadap sektor pendidikan.

Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan, 20 persen dana pendidikan dari APBN yang ditransfer ke daerah seringkali salah sasaran. Utamanya, dalam serapan dana yang diperuntukan untuk infrastruktur fisik yang menunjang satuan pendidikan di daerah.

“Celahnya ada pada vendor yang ditunjuk. Yang sekolah yang kami datangi, umumnya mengeluh soal dana pembangunanya sekian, tapi kualitasnya tidak optimal. Sehingga timbul rasa ketidakpercayaan dalam penggunaan dana,” ujar Dinna dalam taklimat media di Kantor Tanoto Foundation, Senin (5/12).

Dinna pun mengakui bahwa situasi dinamika politik tak bisa begitu saja dipisahkan dari ekosistem pendidikan. Sebagai negara demokrasi, beban-beban politik dalam pemunculan kebijakan sudah menjadi hal lumrah.

Meski begitu, Dinna menyebut bahwa solusi yang paling bisa ditempuh guna mengantisipasi hal serupa terus terjadi adalah dengan membangun komunikasi secara kolektif. Artinya, masyarakat pendidikan harus bisa membangun komunitas atau kelompok yang teroganisir dalam mengomunikasikan permasalahan pendidikan yang hadir di daerah mereka.

“Yang bisa menekan pemerintah itu ya masyarakat. Jadi, baik guru atau kepala sekolah bisa terus bergerak bersama dalam sebuah komunitas untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan yang dinilai kurang mendukung,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, M Ari Widowati berpandangan, keberadaan kebijakan rapor pendidikan yang dikeluarkan Kemendikbudristek bisa menekan adanya kesalahaan penggunaan dana pendidikan di daerah. Karena rapor tersebut kini telah menjadi indikator penilaian kinerja pemda.

“Harapannya, perencanaan dan kebijakan pendidikan oleh pengambil keputusan pun akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.