Padang, Gatra.com - Ribuan pekerja rentan atau sektor informal di Sumatera Barat kini bisa sumringah dan bernafas lega. Pasalnya, mereka telah didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Rasa bahagia itu, salah satunya diungkapkan Dodi Abrar Luth yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojek online di Kota Padang Panjang. Kini pria 47 tahun ini merasa lebih tenang dalam bekerja sehari-hari.

"Kini saya merasa lebih aman dan terlindungi, karena telah menjadi anggota BPJamsostek yang didaftarkan Pemko Padang Panjang," tuturnya, Sabtu (3/12).

Sebagai orang yang setiap hari mengadu nasib di jalanan, Dodi selama ini sering merasa was-was jika mengalami kecelakaan saat bekerja. Kendati selalu berdoa minta keselamatan sebelum ngojek, namun nasib malang bisa saja datang sekejap mata.

Kini, semenjak terdaftar kepesertaan BPJamsostek oleh Pemko Padang Panjang, warga Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang itu, makin bersyukur karena bisa sedikit lebih lega ketika ngojek.

"Jaminan BPJamsostek ini bentuk nyata perhatian pemerintah. Kalau bicara buruknya, sempat kita meninggal di jalan, ada yang ditinggalkan untuk anak istri nanti," ujar bapak dua anak ini.

Kelegaan tak semata dirasakan Dodi, namun juga bagi 7.023 pekerja rentan di Kota Serambi Mekah ini. Sebab mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini telah mengantongi kartu BPJamsostek.

Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran menyebut, penambahan angka kepesertaan BPJamsostek ini, telah mengantarkan Kota Padang Panjang dengan coverage share 93 persen, dan masuk dalam salah satu barisan capaian tertinggi di Indonesia.

Fadly merinci, dari 19.042 ribu pekerja di Padang Panjang, yang telah terdaftar sebagai anggota BPJamsostek mencapai 16.950 orang. Dari angka itu, sebanyak 7.023 orang ialah pekerja rentan yang masuk DTKS sehingga preminya dibiayai Pemko Padang Panjang.

"Tujuh ribu lebih pekerja rentan kita biayai. Ditambah lagi 1.260 pekerja lainnya, seperti perangkat RT, pekerja sosial masyarakat, tenaga kerja sukarela, dan pekerja sosial keagamaan," ungkapnya saat menyerahkan secara simbolis kartu BPJamsostek sehari lalu.

Bagi Dt Panduko Malano itu, membiayai pekerja rentan ialah bentuk semangat menyejahterakan pekerja. Dengan harapan, melalui BPJamsostek masyarakat di Padang Panjang semakin bisa mempersiapkan generasi muda meraih masa depan yang lebih cerah.

Sementara itu, Kepala BP Jamsostek Cabang Bukittinggi, Sunjana Achmad sangat mengapresiasi capaian Pemko Padang Panjang ini. Terlebih, telah memberikan perlindungan bagi 7.023 pekerja rentan dengan capaian salah satu coverage share tertinggi di Tanah Air.

"Kita sangat apresiasi. Alhamdulillah, Padang Panjang menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan capaian coverage share tertinggi," ucapnya.

Langkah yang dilakukan Pemko Padang Panjang ini juga diapresiasi Gubernur Sumbar, Mahyeldi karena telah memfasilitasi warga Sumbar menjadi peserta BPJamsostek. Setidaknya, pekerja rentan telah mendapat perlindungan dan jaminan sosial.

Keberhasilan Pemko Padang Panjang ini, sebut Mahyeldi, sekaligus menjadi bukti berjalannya Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepesertaan Program Jamsostek di Sumbar. Dengan harapan, bisa ikut menyejahterakan pekerja.

"Diharapkan daerah kabupaten dan kota lain juga bisa melakukan hal serupa, semangat melindungi warga. Apalagi pekerja rentan, seperti petani, nelayan, pedagang, dan lainnya," ungkap Mahyeldi.

Sasar Daerah 3T

Tak hanya masyarakat perkotaan, kepesertaan jaminan sosial ini juga telah menyasar ribuan pekerja rentan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumbar, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tercatat, lebih 2.000 pekerja rentan di daerah itu terdaftar sebagai peserta BPJamsostek.

Pj Bupati Kepulauan Mentawai, Martinus menyampaikan, pihaknya telah mendaftarkan ribuan warga yang mayoritas petani dan nelayan. Latar belakangnya, karena mereka merupakan masyarakat sangat rentan, baik secara sosial dan ekonomi.

"Warga kita ini sangat berisiko. Apalagi, mereka berekonomi menengah ke bawah. Kita berharap melalui program BPJamsostek ini, warga kita makin terlindungi," jelasnya.

Ribuan pekerja rentan ini didaftarkan dengan APBD 2022. Tak sedikit, uang yang digelontorkan untuk premi awal mencapai Rp300 juta lebih. Tak hanya pekerja rentan, seluruh tenaga kerja non ASN atau kontrak di Bumi Sikerei ini juga sudah didaftarkan dalam program BPJamsostek.

Pernyataan itu dibenarkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Tetty Widayantie, ketika ditemui Gatra.com, Kamis (1/12) lalu. Dia mengungkap, sebelumnya telah melakukan pendekatan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk program BPJamsostek.

"Ya benar. Jumlahnya ribuan. Kemungkinan minggu depan keikutpesertaan warga Mentawai ini akan diluncurkan secara resmi," sebut Tetty di ruangannya.

Menurutnya, kepesertaan warga Mentawai dalam BPJamsostek ini bukti kesadaran Pemda setempat untuk melindungi masyarakat. Hal ini juga bentuk adanya kolaborasi dan sinergisitas semua pihak dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat ke depannya.

Kendati dia juga menyadari Kepulauan Mentawai masih tergolong daerah 3T, dan akses menjangkau masyarakat pedalaman masih cukup sulit, namun program BPJamsostek sudah sampai di Bumi Sikerei itu. "Jadi unit BPJS Ketenagakerjaan sudah ada di Mentawai," bebernya.

Selain itu, bagi daerah pelosok kabupaten dan kota di Sumbar lainnya yang masih sulit dijangkau, pihaknya membentuk sistem keagenan dengan kontrak kerja tertentu. Kemudian, juga kerjasama dengan sejumlah perbankan yang telah menembus masyarakat di daerah.

"Karena SDM kita sangat terbatas. Jadi kita kolaborasi dengan pihak bank, misal BRI dengan BRILink-nya, BNI dengan Agen46-nya, kantor Pos, bahkan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)," terangnya.

Kendati begitu, dia tak menampik masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang mesti dituntaskan. Tak hanya soal geografis daerah Sumbar, tapi juga lebih menggencarkan kegiatan sosialisasi, pendekatan humanis, untuk mengajak masyarakat bergabung.

"Karena ada banyak penyebab masyarakat belum mendaftar ke BPJamsostek. Bisa jadi tidak tahu, atau tahu tapi tak mampu, atau tahu dan mampu tapi tak mau. Padahal relatif rendah hanya berkisar Rp16.500 per bulan, tapi manfaatnya banyak. Jadi inilah PR besar kita," jelasnya.

Semangat Kolaborasi

Tak sekadar pelayanan maksimal, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga terus bersinergi dan berkolaborasi. Baik dengan pemerintah, OPD, maupun perusahaan. Upaya ini bentuk komitmen memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Lebih dari itu, langkah ini sekaligus meningkatkan coverage share, baik kepesertaan Penerima Upah (PU), maupun Bukan Penerima Upah (BPU). Terlebih, hingga saat ini kepesertaan BPJamsostek di Sumbar baru berkisar 50 persen.

"Kita terus bersinergi dengan perusahaan, agar mengeluarkan dana CSR-nya demi perlindungan masyarakat. Apalagi untuk pekerja rentan," kata Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, M Yasir Ginting di ruangannya, Kamis siang, (1/12).

Dia mengungkap, untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang meliputi 6 kabupaten dan kota, yakni Kota Padang, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Kepulauan Mentawai, serta provinsi.

Berdasarkan catatan dari 6 wilayah itu, lanjut Yasir, hingga 1 Desember 2022, jumlah kepesertaan PU untuk BPJamsostek Cabang Padang telah mencapai 96.688 orang, yakni terjadi penambahan 47.109 orang dari target 2022 sebanyak 45.214 orang.

Kemudian, jumlah kepesertaan BPU atau sektor informal mencapai 19.910 orang. Terjadi penambahan 33.865 orang dari target 44.851 orang pada tahun 2022. Lalu, kepesertaan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni 753 orang dari target 417 orang.

"Itu semua jumlah kepesertaan aktif, baik PU, BPU, maupun PMI. Jadi semuanya melampaui target, dan terbilang surplus. Capaian ini berkat sinergi dan kolaborasi banyak pihak," pungkasnya.