Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi berhasil catatkan sejarah baru lewat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi ini pada akhirnya berhasil meningkatkan nilai investasi di kawasan Indonesia Timur.

Menariknya, nilai investasi di kawasan Indonesia Timur mengalahkan nilai investasi di pulau Jawa dan ini pertama kalinya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Presiden Jokowi, nilai investasi di luar pulau Jawa naik 53 persen, dimana nilai investasi sebelum pemerataan infrastruktur itu 70 banding 30.

Anggota DPR RI Dapil Maluku Hendrik Lewerissa mengapresiasi Presiden Jokowi atas capaian ini, dan capaian ini menurutnya tak lepas dari pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

“Sebagai Wakil Maluku di Parlemen, saya menyambut dengan sukacita dan memberi apresiasi kepada Pemerintahan Presiden Jokowi, yang mana dimasa pemerintahan beliau prosentasi investasi di luar Jawa lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu saat dihubungi, Jumat (2/12).

Dikatakan politisi Partai Gerindra itu, sejak lama investasi di tanah air memang lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal tersebut dapat dipahami karena kondisi infrastruktur transportasi, baik darat, laut dan udara serta ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan tenaga kerja yang berlimpah, serta rantai pasok yang lebih dekat ke pasar yang signifikan memang ada di Pulau Jawa.

“Kondisi ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tentu saja kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan kemajuan di Pulau Jawa dan di luar Jawa, khususnya di kawasan Timur Indonesia berbeda sangat diametral,” ucapnya.

Menurut Lewerissa, Pemerintah Pusat yang arif harusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara merata di seluruh tanah air, bukan hanya difokuskan ke salah satu daerah, sebagaimana dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya.

“Bukankah keadilan sosial dan keadilan ekonomi harus diupayakan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kawasan tertentu saja,” ucapnya.

Oleh karena itu, upaya Pemerintah untuk membangaun infrastruktur yang memadai di kawasan Timur Indonesia adalah upaya pra kondisi yang kondusif untuk masuknya investasi ke wilayah tersebut.

“Kita tidak bisa menafikan fakta objektif bahwa sumber daya alam yang berlimpah justeru terdapat di luar Pulau Jawa, baik di sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan di sektor energi, khususnya energi baru dan terbarukan,” ungkapnya.

“Untuk itu kawasan Timur Indonesia menjadi wilayah incaran para investor, baik investor domestik maupun asing. Singkatnya, bahwa pertumbuhan investasi di luar Jawa yang telah melebihi investasi di Pulau Jawa adalah indikator faktual bahwa kondisi infrastruktur pendukung investasi semakin membaik,” jelasnya.

Meski demikian, Ketua DPD Gerindra Maluku ini mengingatkan Pemerintah jika untuk menyimpulkan bahwa pembangunan sudah merata di kawasan Timur Indonesia sangat prematur, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, seperti masalah elektrifikasi.

“Masih banyak kawasan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) yang masih harus mendapat perhatian Pemerintah lebih serius lagi. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk memacu pembangunan di kawasan 3T tersebut,” katanya lagi.

Diakui Lewerissa, kawasan Timur Indonesia ke depan akan menjadi incaran para investor karena memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik pertambangan, perikanan, pertanian hingga pariwisata. Untuk itu, Pemerintah pusat diharuskan meningkatkan perhatian lagi ke wilayah Timur Indonesia tanpa mengabaikan wilayah lainnya.

“Kawasan Timur Indonesia akan menjadi kawasan primadona untuk investasi khususnya terkait sektor pertambangan perikanan dan pertanian. Ada yang mengatakan if you want to catch big fish, go to East,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur mulai membuahkan hasil. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio investasi yang masuk ke luar Pulau Jawa sudah mencapai 53 persen.

Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan ketika infrastruktur belum terbangun di Timur Indonesia. Kala itu rasio investasi yang masuk 70:30 untuk Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.